Menkeu Tegaskan Prinsip Transparansi dan Kemandirian BUMN, Bukan Tolak Bayar Utang

Belakangan muncul narasi menyesatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa “menolak membayar utang KAI”. Padahal konteks sebenarnya sangat berbeda. Pernyataan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewajiban negara, melainkan penegasan prinsip tata kelola keuangan yang sehat: APBN tidak boleh digunakan untuk menanggung beban komersial badan usaha yang seharusnya dikelola secara profesional.

Purbaya menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) berada di bawah tanggung jawab konsorsium bisnis, bukan anggaran publik. KAI memang merupakan bagian dari konsorsium tersebut, namun pengelolaan aset dan utang proyek telah dialihkan ke Danantara, holding BUMN investasi yang bertugas melakukan restrukturisasi dan menjaga kemandirian keuangan perusahaan pelat merah. Langkah ini menandakan bahwa pemerintah berupaya memisahkan fungsi BUMN sebagai pelaksana bisnis dengan peran APBN sebagai alat pembangunan sosial dan pelayanan publik.

Keputusan Menkeu ini sejalan dengan semangat good governance dan disiplin fiskal yang menjadi pilar utama pengelolaan keuangan negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan untuk kepentingan rakyat banyak—seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program sosial—bukan untuk menutup risiko bisnis yang bisa dikelola oleh mekanisme korporasi.

Prinsip ini juga menunjukkan arah baru reformasi BUMN: dari yang semula bergantung pada bantuan negara, kini didorong menjadi entitas yang mandiri, efisien, dan transparan. Danantara sebagai pemegang saham pengendali ditugaskan melakukan injeksi modal strategis dan memastikan proyek-proyek besar seperti KCIC tetap berjalan tanpa mengganggu keuangan publik.

Pernyataan Menkeu harus dipahami dalam konteks keberlanjutan fiskal nasional. Di tengah situasi global yang dinamis, kehati-hatian dalam mengelola APBN menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah berkomitmen mendukung BUMN strategis seperti KAI agar tetap sehat, tapi melalui mekanisme bisnis yang akuntabel, bukan dengan menambah beban utang negara.

Dengan demikian, narasi bahwa Menkeu “menolak membayar utang KAI” sama sekali tidak berdasar. Justru langkah ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola fiskal, menjaga kredibilitas APBN, dan menegakkan prinsip kemandirian ekonomi nasional. KAI dan Danantara tetap mendapat dukungan, namun dengan pola yang lebih sehat dan transparan agar tidak terjadi pemborosan uang rakyat.

Kebijakan ini bukan bentuk penolakan, melainkan pembenahan sistemik: negara tetap hadir, tapi dengan cara yang bertanggung jawab.