Pemerintah Perkuat Kendali atas Freeport, Bukti Kedaulatan Indonesia di Sektor Tambang

Langkah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam memperkuat kendali Indonesia atas PT Freeport Indonesia menjadi tonggak penting bagi kedaulatan nasional di sektor pertambangan. Dengan tambahan 12 persen saham, kini kepemilikan negara mencapai lebih dari 61 persen. Hal ini menegaskan bahwa kendali utama atas pengelolaan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia kini berada sepenuhnya di tangan bangsa Indonesia.

Peningkatan kepemilikan saham ini bukan sekadar angka, melainkan simbol nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa setiap aktivitas tambang Freeport tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta diawasi secara ketat oleh lembaga berwenang. Dengan demikian, praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat terus dijaga.

Selain pengawasan ketat, keterlibatan masyarakat Papua menjadi prioritas dalam kebijakan baru ini. Pemerintah memastikan bahwa hasil tambang tidak hanya memberikan manfaat bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BUMD Papua, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat seiring dengan bertambahnya nilai ekonomi dari kegiatan tambang tersebut.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat hilirisasi industri tambang di dalam negeri. Hasil tambang dari Freeport akan diolah di smelter yang sedang dibangun di Gresik, Jawa Timur. Kebijakan ini menegaskan tekad Indonesia untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengubahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memperkuat perekonomian nasional.

Kepemilikan mayoritas atas Freeport mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam: berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat Papua, langkah ini menjadi simbol kemerdekaan ekonomi yang sejati. Indonesia kini tidak hanya menjadi tuan rumah di tanah sendiri, tetapi juga pemilik dan pengendali penuh atas kekayaan alamnya.