Fakta di Balik Isu Rp58 Triliun Hilang: Antara Lambatnya Birokrasi dan Cepatnya Hoaks Menyebar

Belakangan beredar di berbagai platform media sosial unggahan yang menuding bahwa Rp58 triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) “hilang dalam birokrasi.”

Unggahan tersebut memuat potongan gambar dan pernyataan yang dikaitkan dengan pejabat publik tanpa sumber resmi. Pernyataan itu kemudian dipelintir menjadi seolah-olah ada kehilangan uang negara dalam jumlah besar.

Padahal, jika ditelaah secara jujur dan faktual, tidak ada dana Rp58 triliun yang “hilang.” Yang terjadi adalah belum terserapnya sebagian anggaran karena proses administrasi dan pelaksanaan program masih berjalan.

1. “Belum Terserap” Bukan Berarti “Hilang”

Dalam pengelolaan APBN, istilah penyerapan anggaran merujuk pada realisasi penggunaan dana yang telah direncanakan.

Jika disebutkan dari Rp71 triliun baru Rp13 triliun terserap, artinya program masih dalam tahap pelaksanaan dan pencairan bertahap, bukan kehilangan uang.

Setiap pencairan dana pemerintah melewati sistem berlapis — mulai dari verifikasi dokumen, proses lelang, hingga audit internal dan eksternal.

Uang yang belum terserap tetap berada dalam kas negara dan tidak bisa diambil tanpa mekanisme hukum yang sah.

2. Proses Birokrasi Adalah Bentuk Pengamanan, Bukan Hambatan

Banyak pihak menilai lambatnya birokrasi sebagai tanda inefisiensi. Namun dalam konteks keuangan publik, birokrasi justru berfungsi sebagai sistem pengaman.

Keterlambatan penyerapan anggaran kerap terjadi karena prosedur kehati-hatian — audit, validasi, dan pengecekan administrasi — agar setiap rupiah yang dibelanjakan bisa dipertanggungjawabkan.

Publik sering menuntut dua hal yang berlawanan: “cepat” sekaligus “bebas dari penyimpangan.”

Dalam praktiknya, percepatan tanpa pengawasan justru membuka celah korupsi. Karena itu, perlambatan administratif adalah harga dari transparansi dan akuntabilitas.

3. Framing Potongan Informasi Adalah Bentuk Manipulasi Persepsi

Unggahan viral yang menampilkan potongan gambar dan klaim tanpa sumber resmi merupakan framing informasi yang menyesatkan.

Tidak ada publikasi resmi dari Kementerian Keuangan atau lembaga terkait yang menyebut adanya “uang hilang Rp58 triliun.”

Kutipan yang disebarkan bahkan mencantumkan jabatan yang tidak sesuai fakta.

Manipulasi semacam ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, mengikis kepercayaan terhadap institusi negara, dan memicu sentimen negatif berbasis disinformasi.

4. Transparansi Serapan Justru Bukti Pemerintah Terbuka

Pernyataan terbuka mengenai progres penyerapan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.

Dulu, data serapan hanya diketahui internal kementerian; kini, publik dapat mengakses informasi tersebut melalui laporan realisasi APBN, situs resmi Kemenkeu, serta rapat terbuka dengan DPR.

Membuka data bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berdasarkan data yang utuh, bukan potongan narasi yang menyesatkan.

5. Tantangan Nyata: Reformasi Persepsi Publik

Masalah utama yang muncul bukan semata efisiensi birokrasi, melainkan manipulasi persepsi publik oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.

Padahal, upaya memperbaiki sistem administrasi dan memperketat akuntabilitas sedang terus dilakukan, baik melalui digitalisasi proses keuangan maupun audit real-time.

Yang paling berbahaya bukan birokrasi yang lambat, tetapi publik yang cepat percaya tanpa verifikasi.

Hoaks ekonomi seperti ini dapat merusak kepercayaan sosial dan memperlambat kerja reformasi yang sedang berjalan.

Narasi bahwa “Rp58 triliun hilang dalam birokrasi” adalah framing yang keliru dan tidak berdasar.

Yang terjadi adalah penyerapan anggaran yang masih berlangsung secara bertahap dalam mekanisme birokrasi yang memang ketat dan diawasi.

Daripada mempercayai potongan informasi yang belum jelas sumbernya, publik seharusnya mendukung langkah transparansi dan pengawasan yang tengah diperkuat pemerintah.

Birokrasi bukan musuh rakyat — birokrasi yang bersih justru benteng terakhir agar uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya.