Dasco Tegaskan Dana Reses DPR Bukan untuk Pribadi, Tapi Demi Serap Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar yang menyebut dana reses anggota DPR RI periode 2024–2029 naik menjadi Rp702 juta per anggota. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Menurut Dasco, dana reses bukanlah uang yang diterima secara pribadi oleh anggota DPR, melainkan digunakan untuk mendukung kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Dasco menjelaskan bahwa dana reses merupakan bagian dari anggaran kegiatan lembaga negara yang telah diatur dan diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Sekretariat Jenderal DPR RI. Setiap pengeluaran dalam kegiatan reses harus dipertanggungjawabkan dengan laporan administratif dan bukti penggunaan yang sah. “Dana ini untuk kegiatan resmi, bukan untuk pribadi. Tujuannya agar aspirasi rakyat bisa diserap langsung dan diteruskan dalam kebijakan nasional,” ujar Dasco di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa kegiatan reses menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPR dapat turun langsung ke daerah, berdialog, serta memahami persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Hasil dari reses kemudian menjadi dasar pembahasan dalam rapat kerja, rancangan undang-undang, maupun kebijakan anggaran nasional.

Dasco juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar di media sosial. Ia menegaskan bahwa DPR berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. “Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Semua kegiatan reses bisa diaudit dan dipantau, karena ini menyangkut amanah rakyat,” katanya.

Dengan klarifikasi ini, DPR berharap masyarakat memahami bahwa dana reses adalah sarana untuk memperkuat keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Penyerapan aspirasi rakyat diharapkan dapat semakin efektif dan merata, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas — bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan.