Aksi yang Tak Perlu: Aspirasi Buruh Sudah Didengar, Saatnya Pemerintah Bekerja

Hari ini ribuan buruh kembali turun ke jalan. Teriakan “hapus upah murah” dan “tolak outsourcing” menggema di sekitar Senayan. Di tengah panas dan debu jalanan, satu pesan ingin disampaikan, pemerintah harus menaikkan upah minimum tahun 2026. Tuntutan mereka berkisar antara 8,5 hingga 10,5%, angka yang dianggap mampu menutup kesenjangan dengan biaya hidup yang terus naik.

Namun jika kita menengok perkembangan beberapa pekan terakhir, sebetulnya pemerintah sudah bergerak. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa formula baru penetapan upah minimum tengah difinalisasi, dengan menampung aspirasi dari seluruh pihak, yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah. Ia bahkan menyebut, “bisa jadi ada penyesuaian” sesuai dengan permintaan buruh. Pengumuman resminya dijadwalkan paling lambat 21 November mendatang.

Artinya, proses dialog sedang berlangsung. Mekanisme formal sedang bekerja. Dan dalam konteks itu, aksi besar hari ini seolah kurang relevan. Bukan karena aspirasi buruh tidak penting, tetapi karena kanal penyampaian aspirasinya sudah terbuka dan direspons secara konkret. Pemerintah tidak menutup telinga, justru sedang menyusun regulasi agar upah 2026 tidak lagi menjadi perdebatan setiap tahun, melainkan hasil perhitungan yang adil dan transparan.

Masalah utama buruh hari ini bukan sekadar soal upah. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa negara hadir untuk memastikan pekerja tidak tertinggal dari laju ekonomi. Kepercayaan bahwa jerih payah mereka dihargai secara layak. Dan untuk membangun kepercayaan itu, aksi jalanan bukan satu-satunya cara. Dialog sosial, partisipasi aktif dalam pembahasan regulasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya jauh lebih efektif dalam jangka panjang.

Buruh adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi tulang punggung juga butuh keseimbangan. Pemerintah membutuhkan ruang untuk menuntaskan pembahasan kebijakan tanpa tekanan massa yang justru bisa mengaburkan substansi. Dalam situasi ekonomi global yang masih tidak menentu, langkah hati-hati lebih dibutuhkan daripada keputusan yang terburu-buru.

Aspirasi buruh sudah didengar, prosesnya sedang berjalan, dan komitmen pemerintah sudah dinyatakan. Sekarang waktunya memberi kesempatan bagi sistem untuk bekerja. Sebab, keadilan upah tidak akan tercapai lewat teriakan di jalan, melainkan lewat keputusan yang matang, berbasis data, dan berpihak pada pekerja tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.