Sejumlah Tokoh Ormas Islam Nilai Mantan Presiden Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa seluruh mantan presiden Indonesia yang telah wafat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ia menilai, para pemimpin bangsa tersebut telah memberikan kontribusi besar dan pengorbanan nyata selama memimpin Indonesia di berbagai era. “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Asrorun menegaskan bahwa para mantan presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, hingga Abdurrahman Wahid, merupakan sosok-sosok yang telah berjasa besar bagi negara. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menafikan peran mereka dalam perjalanan panjang republik. “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” tuturnya.

Dalam pandangan Asrorun, masyarakat tidak sepatutnya menyimpan dendam politik maupun terus mengungkit kekurangan para pemimpin tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk, sehingga penilaian sejarah seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kontribusi dan perjuangan mereka. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik mengenai usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada beberapa tokoh presiden terdahulu.

Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menyatakan persetujuan atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kontribusi besar dalam fase sejarah bangsa yang berbeda. “Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur menjelaskan bahwa pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional yang terencana, stabilitas ekonomi, serta keamanan yang relatif terjaga. Selain itu, menurutnya, Soeharto juga memiliki peranan penting dalam bidang sosial dan keagamaan, terutama melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Dukungan serupa juga disampaikan Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai Soeharto sebagai tokoh historis yang patut mendapatkan penghargaan negara atas dedikasi selama masa perjuangan dan masa kepemimpinannya. “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa Pembangunan”. Dadang menyoroti kiprah Soeharto pada masa perjuangan kemerdekaan, termasuk keterlibatannya dalam perang gerilya dan perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Aksi militer tersebut, menurutnya, menjadi momentum strategis dalam membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional. Ia menilai aspek historis ini penting untuk ditempatkan sebagai bagian dari penilaian terhadap rekam jejak Soeharto.

Selain peran militernya, Soeharto dianggap berhasil menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi selama menjabat sebagai presiden melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program-program tersebut dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa itu. Hal inilah yang menjadi dasar bagi sejumlah ormas Islam untuk mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Dukungan dari berbagai organisasi besar seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah menunjukkan adanya dorongan untuk menilai warisan para pemimpin bangsa secara lebih luas dan historis. Pemerintah pun diharapkan dapat mempertimbangkan pandangan tersebut dalam proses penetapan gelar Pahlawan Nasional ke depan.