Pelibatan TNI di Kopdes Merah Putih: Kolaborasi, Bukan Militerisasi

Pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kerap disalahpahami sebagai militerisasi ekonomi desa. Narasi ini muncul karena melihat keterlibatan aparat tanpa memahami batasan dan konteks perannya di lapangan.

Faktanya, peran Tentara Nasional Indonesia dalam program ini bersifat pendampingan teknis dan percepatan pelaksanaan, terutama pada aspek pembangunan fisik, logistik, dan efisiensi waktu. Pengelolaan koperasi—mulai dari kepengurusan hingga pengambilan keputusan usaha—tetap berada di tangan masyarakat dan struktur sipil desa.

Pendekatan kolaboratif ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Banyak desa menghadapi keterbatasan sumber daya, akses wilayah yang sulit, serta proses pembangunan yang kerap tersendat. Dengan dukungan lintas sektor, hambatan-hambatan tersebut dapat dipangkas tanpa mengubah prinsip dasar koperasi sebagai usaha milik bersama.

Narasi negatif sering kali muncul karena menyamakan kehadiran TNI dengan pengambilalihan kewenangan sipil. Padahal, selama peran dan batasannya jelas, pelibatan TNI justru mempercepat manfaat program bagi warga. Model serupa juga telah lama diterapkan pada pembangunan infrastruktur desa dan penanganan bencana.

Tujuan utama Kopdes Merah Putih adalah menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat distribusi, dan membuka peluang usaha di desa. Fokus seharusnya tertuju pada hasil: apakah koperasi berjalan, apakah warga merasakan manfaat, dan apakah ekonomi desa bergerak.

Dengan transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan, bukan ancaman. Menolak kerja sama hanya karena stigma justru berisiko menghambat pembangunan desa itu sendiri.