Reviu MBG, Saat Kualitas Makanan Dibuka untuk Dinilai

Di tengah ramainya perdebatan publik soal anggaran digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis, kehadiran aplikasi Reviu MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi teknis sebagai sebuah aplikasi. Lebih dari itu, aplikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka ruang pengawasan langsung terhadap kualitas makanan yang diterima masyarakat di lapangan.

Aplikasi Reviu MBG diluncurkan Badan Gizi Nasional sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan secara langsung. Pengguna aplikasi ini berasal dari titik penerima manfaat, seperti guru yang ditunjuk sekolah, kepala posyandu, hingga pihak yang bertanggung jawab di lingkungan pesantren. Ketika paket MBG diterima, mereka dapat langsung memberi penilaian terhadap makanan yang disajikan.

Penilaian tersebut tidak dilakukan secara asal, melainkan berdasarkan indikator yang jelas. Aplikasi ini mencatat beberapa aspek utama, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, aroma makanan, rasa makanan, hingga variasi menu. Dengan indikator tersebut, kualitas layanan MBG tidak lagi hanya bergantung pada laporan manual atau keluhan yang viral di media sosial, tetapi mulai diarahkan menjadi data evaluasi yang lebih cepat dan terukur.

Inilah poin penting yang perlu dipahami publik. Reviu MBG bukan sekadar aplikasi penilaian makanan. Aplikasi ini merupakan bagian dari perubahan cara pengawasan program pemerintah, dari yang sebelumnya lebih administratif menjadi lebih partisipatif. Pihak penerima manfaat di lapangan diberi ruang untuk ikut mencatat, menilai, dan memberi masukan atas layanan yang mereka terima setiap hari.

Data awal yang dirilis BGN juga menunjukkan bahwa dashboard Reviu Menu MBG sudah mulai menghimpun laporan dari berbagai wilayah. Per 23 Mei 2026 pukul 21.31 WIB, tercatat 1.707 laporan masuk, dengan 1.705 laporan atau 99,88 persen menyatakan makanan layak dikonsumsi. Data yang sama juga mencatat ketepatan waktu distribusi mencapai 97,95 persen. Angka ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya menjadi pajangan digital, tetapi sudah mulai digunakan sebagai alat pantau pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, kritik terhadap anggaran digitalisasi tetap wajar dan perlu dijawab secara terbuka. BGN sebelumnya menjelaskan bahwa realisasi anggaran transformasi IT tidak hanya untuk satu aplikasi Reviu MBG, melainkan mencakup pengembangan SIPGN dengan berbagai modul senilai sekitar Rp550 miliar, serta layanan managed service perangkat IT dan IoT sekitar Rp199 miliar. Artinya, narasi yang menyederhanakan seolah dana besar itu hanya untuk membuat aplikasi reviu makanan tidak menggambarkan keseluruhan konteks sistem digital MBG.

SIPGN sendiri dijelaskan sebagai platform digital terintegrasi yang mendukung pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi program gizi nasional dari proses perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi, hingga pelaporan. Tujuannya adalah memastikan program berjalan lebih transparan, berbasis data, dan dapat dipantau secara real time. Dalam kerangka inilah Reviu MBG perlu dilihat, yaitu sebagai salah satu pintu pengawasan kualitas dari sisi penerima manfaat.

Karena itu, hal yang patut dibanggakan dari Reviu MBG bukan semata tampilan aplikasinya, tetapi keberaniannya membuka ruang penilaian. Program sebesar MBG memang tidak cukup hanya dijalankan. Ia juga harus diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan data dari lapangan.

Dengan Reviu MBG, kualitas makanan tidak hanya menjadi urusan dapur SPPG atau laporan internal pemerintah. Guru, posyandu, pesantren, dan penerima manfaat ikut menjadi bagian dari sistem kontrol. Inilah arah yang sehat bagi program publik: semakin besar programnya, semakin besar pula ruang pengawasannya.