Penyesuaian Pertamax Paling Lambat di ASEAN, Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Aman

Pemerintah Indonesia resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku per 10 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah dunia, di mana jenis Brent sempat menembus angka US$100 per barel dan Indonesian Crude Price (ICP) menyentuh US$117 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik karena kebijakan penyesuaian ini hanya menyasar komoditas non-subsidi guna menjaga keseimbangan fiskal negara.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, pemerintah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Jenis BBM penugasan seperti Pertalite tetap dipertahankan stabil pada harga Rp10.000 per liter, begitu pula dengan komponen penopang sektor transportasi logistik yaitu Biosolar yang tetap kokoh di angka Rp6.800 per liter. Langkah perlindungan berlapis ini diambil agar roda ekonomi mikro, pergerakan pelaku UMKM, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar domestik tidak terganggu oleh fluktuasi pasar energi global.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, kebijakan penyesuaian harga energi di dalam negeri terbukti menjadi salah satu yang paling lambat dan penuh pertimbangan. Banyak negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Singapura, sudah mulai menyesuaikan harga bahan bakar mereka jauh-jauh hari, tepatnya sejak Maret 2026. Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menahan momentum penyesuaian hingga bulan Juni ini menunjukkan keberhasilan strategi manajemen energi nasional dalam memproteksi kepentingan publik.

Berdasarkan komparasi data terbaru regional per Juni 2026, harga jual Pertamax di Indonesia pun terekam masih jauh lebih terjangkau dan sangat kompetitif. Sebagai gambaran, harga BBM non-subsidi setara RON 92 di Thailand sudah bertengger di kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter, Filipina di angka Rp22.000 hingga Rp30.000 per liter, bahkan Singapura telah menembus Rp40.000 hingga Rp46.000 per liter. Dengan struktur harga yang tetap terkendali tersebut, beban biaya mobilitas masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai masih jauh lebih ringan dibandingkan warga negara lain di ASEAN.

Sinergi yang kuat antara pengelolaan fiskal APBN yang fleksibel dan kehati-hatian dalam menetapkan regulasi harga menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Penyesuaian harga yang terukur pada sektor non-subsidi ini diharapkan mampu menjaga kesehatan keuangan badan usaha milik negara sekaligus menjamin pasokan energi dalam negeri tetap aman tanpa kebocoran. Melalui pendekatan yang transparan, akurat, dan edukatif, pemerintah optimis stabilitas ekonomi nasional akan tetap terjaga dengan baik dan berkelanjutan di masa transisi energi ini.