Sekolah Rakyat Tetap Berjalan, Pemerintah Tegaskan Pembiayaan Aman

Isu keterlambatan pembayaran jasa arsitek dalam proyek Sekolah Rakyat perlu dibaca secara proporsional agar tidak bergeser menjadi tuduhan bahwa program ini bermasalah secara keseluruhan. Keluhan sejumlah konsultan perencana memang muncul di ruang publik, termasuk informasi yang sampai kepada Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Georgius Budi Yulianto, bahwa ada arsitek yang mengaku belum menerima pembayaran setelah pekerjaan desain selesai sejak akhir 2025. Namun, pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah membantah bahwa proyek Sekolah Rakyat mengalami masalah pendanaan. Pada 17 Juni 2026, Dody menegaskan pembiayaan proyek “so far aman” dan menjelaskan bahwa sebagian penagihan belum dapat diproses karena mekanisme invoice bergantung pada progres pekerjaan fisik dan tahapan administrasi proyek.

Klarifikasi tersebut penting karena proyek pemerintah tidak bisa disamakan dengan transaksi langsung tanpa verifikasi. Pembayaran dalam proyek konstruksi dan perencanaan harus mengikuti kontrak, pemeriksaan progres, kelengkapan dokumen, serta mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Justru prosedur ini menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas uang negara. Jika ada penyedia jasa yang menghadapi kendala administrasi, langkah yang paling konstruktif adalah mempercepat verifikasi dan penyelesaian hak sesuai kontrak, bukan membangun kesan bahwa programnya gagal.

Di sisi lain, data terbaru menunjukkan pembangunan Sekolah Rakyat tetap bergerak. Kementerian PU mencatat pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai progres fisik rata-rata 71,13 persen per 4 Juni 2026, dengan 12 lokasi sudah menembus progres di atas 80 persen. Program ini juga menyerap sekitar 78.113 tenaga kerja dan dikawal melalui koordinasi penyedia jasa konstruksi, manajemen konstruksi, pemerintah daerah, Danantara, Himbara, hingga dukungan tenaga lapangan tambahan. Menteri Dody menegaskan percepatan tidak boleh mengurangi standar teknis, keselamatan konstruksi, dan kualitas bangunan.

Secara substansi, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan instrumen negara untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berasrama gratis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut program ini bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat menggabungkan akses pendidikan layak bagi anak dengan penguatan keluarga melalui program sosial dan ekonomi.

Karena itu, kritik soal pembayaran perlu dijawab dengan transparansi administratif, tetapi tidak boleh mengaburkan tujuan besar program. Negara tetap harus memastikan hak profesional arsitek dan konsultan dipenuhi sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, publik juga perlu melihat bahwa Sekolah Rakyat sedang berjalan sebagai investasi jangka panjang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan.