Menteri Natalius Pigai Serukan Penyelesaian Damai, Aktivis yang Geruduk Pembahasan Revisi UU TNI

Pemerintah Indonesia terus mengedepankan prinsip dialog dan mediasi sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengimbau agar kepolisian tidak memproses hukum para aktivis yang terlibat dalam aksi demonstrasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pigai menekankan bahwa meskipun aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan pandangan dan ketidaksetujuan terhadap RUU, langkah yang diambil oleh para aktivis seharusnya tidak berujung pada tindakan hukum, melainkan lebih pada pendekatan persuasif dan dialogis.

Pigai percaya bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, dan negara harus menjaga agar hak tersebut tetap terlindungi, namun dengan cara yang tidak merusak harmoni sosial. Menurutnya, meskipun setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa demonstrasi tetap berlangsung dengan damai tanpa menyebabkan ketegangan lebih lanjut. Pendekatan mediasi dinilai sebagai cara yang lebih efektif untuk mencapai pemahaman bersama antara masyarakat dan pemerintah mengenai isu-isu penting yang sedang dibahas, seperti revisi RUU TNI.

Pemerintah pun menyadari bahwa tantangan besar dalam kehidupan demokrasi adalah bagaimana menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi tanpa menciptakan polarisasi atau ketegangan sosial. Dalam hal ini, Pigai menegaskan bahwa penyelesaian masalah melalui proses hukum dapat memperburuk situasi, sementara dialog yang melibatkan berbagai pihak justru akan menciptakan solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya dalam suasana yang kondusif dan penuh rasa saling menghormati.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan politik, pemerintah Indonesia terus berfokus pada penguatan sistem hukum yang adil dan inklusif. Pigai menambahkan bahwa meskipun revisi UU TNI merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga pertahanan negara, perdebatan mengenai isu tersebut harus dilaksanakan dalam semangat demokrasi yang sehat. Pemerintah berharap, dengan mengedepankan dialog dan menghindari langkah-langkah yang dapat memicu eskalasi konflik, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta perdamaian sosial.