Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, 25 Kepala Daerah Ikuti Penggemblengan Lemhannas dan Studi Strategis ke Singapura

Komitmen untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan visioner terus diperkuat oleh pemerintah melalui program-program peningkatan kapasitas yang terstruktur. Sebanyak 25 kepala daerah yang terdiri dari 23 bupati dan dua wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia, secara resmi mengikuti program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III tahun 2026. Langkah strategis ini dirancang untuk membekali para pimpinan wilayah dengan kompetensi kepemimpinan yang adaptif guna menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kian kompleks.

Sebelum bertolak untuk melakukan studi banding internasional, puluhan kepala daerah ini terlebih dahulu menjalani penggemblengan intensif selama satu minggu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Selama masa orientasi di Lemhannas, para peserta mendapatkan pembekalan mendalam yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional. Fokus pembekalan ini bertujuan untuk memperkokoh integritas moral dan etika kepemimpinan agar para kepala daerah mampu menjadi benteng utama dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah masing-masing.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa setelah merampungkan fase pemantapan nilai kebangsaan, rangkaian program akan dilanjutkan dengan studi strategis ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore. Kunjungan internasional yang dijadwalkan berlangsung dari 15 hingga 28 Juli 2026 ini berfokus pada pendalaman tata kelola pelayanan publik yang telah teruji secara global. Para kepala daerah akan mempelajari secara langsung praktik terbaik (best practices) terkait manajemen pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, hingga sistem pengelolaan sampah perkotaan yang modern.

Selain pengelolaan lingkungan, salah satu materi krusial yang akan dipelajari oleh para peserta di Singapura adalah implementasi sistem pelayanan publik berbasis digital (e-government). Transformasi digital dalam birokrasi dinilai menjadi kunci utama untuk memangkas jalur birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman internasional ini diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan secara inklusif oleh para kepala daerah sekembalinya mereka ke tanah air, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unik wilayah masing-masing.

Sebagai penutup dari program KPPD Angkatan III ini, para peserta diwajibkan melakukan presentasi hasil pembelajaran selama dua hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Forum evaluasi ini menjadi ruang untuk merumuskan rencana aksi nyata yang aplikatif bagi kemajuan daerah asal peserta, mulai dari Aceh Besar, Lebak, hingga kawasan Indonesia Timur seperti Biak Numfor dan Mimika. Melalui sinergi pendidikan yang komprehensif ini, pemerintah optimis dapat mempercepat akselerasi pembangunan nasional yang merata demi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.