Pemerintah Siapkan Penataan Menyeluruh untuk SD Negeri Kekurangan Murid

Kekurangan murid di sejumlah sekolah dasar negeri tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa kualitas seluruh SD negeri buruk. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada 4 Agustus 2026 di Jakarta menjelaskan bahwa fenomena tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah, banyaknya sekolah yang dibangun sejak program SD Inpres, serta perubahan pilihan sebagian keluarga ke sekolah swasta karena persepsi mutu maupun kedekatan lokasi.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bersifat struktural dan berbeda di setiap daerah. Di sejumlah wilayah, jumlah calon murid memang lebih sedikit karena perubahan demografi dan perpindahan penduduk. Bahkan, ada sekolah dengan fasilitas lengkap yang tetap kekurangan siswa karena lingkungan sekitarnya didominasi penduduk lanjut usia atau tidak memiliki lulusan taman kanak-kanak pada tahun berjalan. Kondisi ini membuktikan bahwa jumlah murid yang sedikit tidak selalu berkaitan dengan buruknya guru, gedung, ataupun proses pembelajaran.

Untuk menanganinya, Kemendikdasmen telah memetakan melalui Data Pokok Pendidikan sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 hingga 100 orang. Data tersebut akan digunakan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan penataan sekolah, kemungkinan penggabungan satuan pendidikan, serta redistribusi guru. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan harus disusun secara menyeluruh agar efisiensi kelembagaan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pemerintah menargetkan keputusan penataan dapat tersedia sebelum tahun ajaran baru berikutnya.

Perbaikan mutu juga terus berjalan melalui pembenahan sarana dan peningkatan kompetensi pendidik. Kemendikdasmen mencatat program revitalisasi 2025 telah diselesaikan pada 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Untuk 2026, sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah memperoleh alokasi sekitar Rp13,4 triliun, sementara perluasan kepada sekitar 60.000 sekolah tambahan masih dalam proses pembahasan dan penganggaran. Prioritas diberikan kepada sekolah rusak berat, wilayah 3T, dan daerah terdampak bencana.

Selain infrastruktur, pemerintah pada 9 Juli 2026 memperluas pelatihan mandiri bagi guru dalam Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial melalui platform Rumah Pendidikan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa tantangan SD negeri tidak diabaikan, melainkan ditangani melalui pemetaan berbasis data, penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas guru, dan rehabilitasi sekolah. Kritik terhadap kekurangan di sejumlah sekolah tetap penting, tetapi generalisasi bahwa SD negeri secara keseluruhan tidak berkualitas tidak sesuai dengan keragaman kondisi di lapangan maupun upaya perbaikan yang sedang dijalankan.