Pemerintah Dorong Investasi Riset melalui Efisiensi dan Perbaikan Tata Kelola

Penguatan kapasitas riset nasional menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat bertemu sekitar 150 ilmuwan dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, Presiden menilai investasi Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan masih perlu diperbesar agar penguasaan sains dan teknologi dapat semakin mendukung daya saing nasional.

Tambahan ruang pendanaan, menurut Presiden, dapat diperoleh melalui penghematan anggaran sekaligus penutupan berbagai kebocoran negara. Langkah tersebut mencakup pencegahan praktik koruptif, fraud, under-invoicing, serta perbaikan tata kelola di kementerian, lembaga, dan perusahaan negara. Pendekatan ini menempatkan efisiensi sebagai sumber kapasitas fiskal baru yang dapat diarahkan menuju kegiatan produktif, termasuk penelitian dan inovasi.

Pertemuan tersebut juga memperlihatkan hubungan antara riset dan kebutuhan pembangunan. Kepala BRIN Arif Satria memaparkan inovasi di sektor energi, kesehatan, pangan, kedirgantaraan, pengolahan air, kendaraan listrik hingga teknologi yang dapat mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Presiden meninjau langsung berbagai hasil penelitian tersebut sebelum berdialog dengan para periset.

Pada saat yang sama, program prioritas lain terus memasuki tahap penguatan. Pada 23 Juli 2026, Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk penyelesaian proses verifikasi pembiayaan pada Agustus. Di bidang gizi, pemerintah pada 22 Juli 2026 melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dengan tugas memperkuat pelaksanaan MBG. Sebelumnya, program tersebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22 ribu SPPG.

Penguatan sumber daya manusia juga bergerak melalui Universitas Republik Indonesia. Pada 22 Juli 2026, Presiden melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi fiskal, peningkatan investasi riset, serta penguatan program pembangunan dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas negara dalam menghasilkan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.