Kolaborasi Pemerintah Dorong Penyelesaian Sengketa Tanah Lebih Terstruktur

Pemerintah terus memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan mengedepankan koordinasi lintas kementerian, kepastian hukum, mediasi, dan perlindungan hak masyarakat. Pada 11 Agustus 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian untuk mempercepat penanganan berbagai konflik agraria di Indonesia. Kesepakatan tersebut muncul setelah pemerintah menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Tim dirancang untuk mengelompokkan kasus berdasarkan karakter dan tingkat kesulitan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai.

Langkah tersebut penting karena persoalan pertanahan tidak memiliki satu pola yang sama. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid pada 12 Agustus 2026 menjelaskan bahwa konflik dapat berkaitan dengan kawasan hutan, aset BUMN atau barang milik negara, serta lahan milik swasta. Status tanah menjadi faktor penting karena menentukan jalur hukum dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Konflik pada lahan swasta, misalnya, dapat ditangani dengan mempertemukan para pihak, sedangkan persoalan yang bersinggungan dengan kawasan hutan maupun aset negara membutuhkan mekanisme tambahan karena terkait regulasi kehutanan dan pengelolaan keuangan negara.

Kementerian ATR/BPN juga mendorong musyawarah dan mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan pada 8 Agustus 2026 mengatakan dialog dapat mempertemukan kepentingan para pihak sekaligus mencegah tanah yang disengketakan terus kehilangan fungsi sosial dan ekonominya. Data kementerian menunjukkan 219 kasus pertanahan telah diselesaikan sepanjang Januari hingga Maret 2026, terdiri atas 54 kasus di tingkat pusat dan 165 kasus di daerah. Dari 557 kasus yang diterima hingga akhir Maret, terdapat 247 perkara, 191 konflik, dan 119 sengketa. Pemerintah menetapkan target efektif penanganan sebanyak 2.151 kasus pertanahan sepanjang 2026.

Pendekatan penyelesaian juga semakin diarahkan pada perlindungan hak masyarakat. Pada 13 Juli 2026, Kementerian ATR/BPN menerima Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM yang disusun Komnas HAM. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menilai konflik agraria berkaitan bukan hanya dengan administrasi pertanahan, tetapi juga hak memperoleh keadilan, rasa aman, penghidupan, dan lingkungan hidup yang baik. Pemerintah menyatakan rekomendasi tersebut akan menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian kasus prioritas.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan tanah bergerak melalui jalur yang semakin terstruktur, mulai dari identifikasi status lahan, koordinasi antarlembaga, mediasi hingga Reforma Agraria. Konflik agraria memang membutuhkan proses karena setiap kasus memiliki sejarah penguasaan dan landasan hukum berbeda, tetapi penguatan mekanisme lintas sektor memberikan ruang lebih besar bagi penyelesaian yang memberi kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.