Bukan Sekadar Datang: Ketika Negara Bergerak Menangani Bencana di NTT dan Kalimantan

Pertanyaan mengenai keberadaan Presiden Prabowo Subianto di tengah bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) dan karhutla di Kalimantan terus menjadi perhatian publik. Kritik seperti “sesibuk apa Presiden sampai tidak bisa datang?” pada dasarnya muncul dari kebutuhan masyarakat untuk melihat langsung kehadiran negara. Namun, ukuran penanganan bencana tidak semestinya berhenti pada apakah Presiden hadir secara fisik di lokasi atau tidak, melainkan juga pada seberapa cepat pemerintah mengerahkan sumber daya dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dalam penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada 15 Agustus 2026, pemerintah bergerak sejak hari pertama. Atas instruksi Presiden Prabowo, pemerintah pusat mengirimkan bantuan logistik dan mengerahkan personel ke wilayah terdampak. Lebih dari 3.500 personel TNI-Polri dikerahkan, sementara sejumlah pejabat pusat seperti Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas serta unsur PLN, Pertamina dan Telkom turun langsung melakukan penanganan di lapangan.

Bantuan yang dikirim juga tidak berhenti pada satu kali pengiriman. Pada tahap awal, 27 ton logistik dikirim dari pusat. Hingga hari kelima pascabencana, total logistik yang telah dikirim pemerintah mencapai 253 ton melalui jalur udara, darat dan laut. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, air minum, sembako, obat-obatan, alat kesehatan, tenda serta berbagai kebutuhan pengungsi.

Pemerintah juga memperbesar Bantuan Presiden (Banpres) untuk masyarakat terdampak. Dari 50.000 paket sembako yang diberangkatkan pada tahap awal, Presiden Prabowo kemudian menambahkan 45.000 paket sehingga total bantuan Presiden mencapai 95.000 paket sembako. Bantuan tersebut dikirim melalui sejumlah titik distribusi seperti Labuan Bajo dan Maumere untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Penanganan di NTT tidak hanya menyangkut makanan dan logistik. Pemerintah memprioritaskan evakuasi korban, pembukaan akses yang terputus, pemulihan konektivitas dan layanan dasar, serta penanganan kesehatan. Posko dukungan logistik nasional juga dibentuk di Halim Perdanakusuma untuk memusatkan kebutuhan dan distribusi bantuan. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga telah berada di Sikka untuk melihat kondisi pengungsi dan kerusakan infrastruktur serta melakukan kegiatan pemulihan psikologis bagi anak-anak terdampak.

Respons pemerintah pada saat yang sama tidak hanya berfokus pada NTT. Di Kalimantan, pemerintah juga menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. BNPB memantau karhutla di sejumlah provinsi prioritas, sementara pemerintah memperkuat operasi terpadu yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan unsur lainnya.

Di Kalimantan Tengah, penanganan bahkan diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bagian dari upaya mengendalikan ancaman karhutla. Sementara di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, pemerintah meningkatkan pemantauan dan pemadaman seiring lonjakan hotspot. Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah pada saat bersamaan harus menangani berbagai jenis bencana di wilayah Indonesia yang berbeda.

Lalu mengapa Presiden tidak langsung datang ke NTT? Pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa Presiden mengabaikan kondisi tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi justru menyampaikan bahwa kunjungan Presiden masih dipertimbangkan dengan melihat situasi di lapangan, sementara sejumlah menteri dan pejabat terkait telah berada di NTT untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu. Dengan kata lain, keputusan Presiden untuk tidak langsung berada di lokasi bukan berarti penanganan dibiarkan berjalan tanpa kendali dari pusat.

Di sisi lain, kritik publik tetap memiliki dasar yang perlu dihargai. Kehadiran Presiden di lokasi bencana mempunyai nilai simbolik yang besar: memberikan rasa aman, menunjukkan empati dan memperlihatkan secara langsung bahwa persoalan masyarakat menjadi perhatian kepala negara. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah kritik terhadap ketidakhadiran Presiden boleh disampaikan, melainkan apakah ketidakhadiran fisik tersebut secara otomatis dapat diterjemahkan sebagai ketidakhadiran negara. Data penanganan di NTT menunjukkan kesimpulan tersebut terlalu sederhana.

Pada akhirnya, bencana tidak dapat ditangani hanya dengan kehadiran seorang Presiden di depan kamera. Negara membutuhkan ribuan personel, rantai logistik, tenaga kesehatan, pencarian dan evakuasi, pemulihan infrastruktur, koordinasi pemerintah daerah hingga distribusi bantuan ke titik-titik terpencil. Presiden memiliki kewenangan untuk menggerakkan seluruh mesin tersebut, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh kementerian, lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah dan unsur kemanusiaan. Karena itu, ukuran yang lebih objektif bukan sekadar “Presiden datang atau tidak”, tetapi apakah negara bergerak, bantuan tiba, korban tertangani dan pemulihan berjalan. Dalam konteks NTT dan Kalimantan, pemerintah memang masih memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan—dan justru hasil di lapangan itulah yang layak terus diawasi publik.