Bawa Bekal Atau MBG? Kebutuhan Setiap Anak Tidak Sama

Seruan membawa bekal ke sekolah belakangan muncul di media sosial dan turut dikaitkan dengan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Membawa makanan dari rumah tentu merupakan pilihan keluarga. Namun, menjadikan pilihan tersebut sebagai alasan bahwa seluruh anak tidak memerlukan MBG perlu dilihat dengan konteks yang lebih luas.

Sebab, kondisi setiap anak dan keluarga di Indonesia tidak sama.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menegaskan bahwa penerimaan MBG tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Pada Januari 2026, BGN menyatakan sekolah yang memilih tidak menerima MBG tidak boleh dipaksa ataupun diintimidasi. BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalihkan perhatian kepada kelompok lain yang masih membutuhkan layanan pemenuhan gizi.

Artinya, membawa bekal dari rumah dan keberadaan MBG sebenarnya tidak harus ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling bertentangan.

Bagi keluarga yang mampu menyiapkan makanan bergizi untuk anak setiap hari, membawa bekal dapat menjadi pilihan. Namun, situasinya berbeda bagi anak yang berangkat sekolah dalam kondisi belum makan.

Kondisi tersebut antara lain ditemukan di SMAN 4 Mimika, Papua Tengah. Dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada April 2026, pihak sekolah menjelaskan bahwa terdapat siswa yang datang ke sekolah tanpa makan karena keterbatasan makanan di rumah. Guru di sekolah tersebut juga menyampaikan bahwa sebelum MBG berjalan, pernah ditemukan siswa terlambat bahkan tidak masuk sekolah karena lapar.

Kenyataan seperti itu menunjukkan mengapa satu pendekatan tidak selalu dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan seluruh anak Indonesia. Bekal dari rumah dapat bekerja bagi sebagian keluarga, sementara bagi keluarga lainnya, penyediaan makanan di sekolah dapat memiliki arti berbeda.

Di sisi lain, keberadaan MBG tidak berarti persoalan dalam pelaksanaannya boleh diabaikan. Keamanan pangan, kualitas makanan, kebersihan dapur, ketepatan sasaran, hingga pengawasan SPPG tetap harus menjadi perhatian.

BGN pada 7 September 2026, misalnya, menghentikan sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menegaskan pemenuhan standar higiene dan sanitasi sebagai persyaratan dalam operasional dapur MBG.

Pengawasan tersebut kembali berlanjut. Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara 1.276 SPPG lain berdasarkan pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan SLHS. Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi statusnya.

Karena itu, perdebatan mengenai bekal dan MBG sebaiknya tidak berhenti pada pilihan “mendukung” atau “menolak”. Membawa bekal merupakan pilihan keluarga, sedangkan MBG dapat menjadi salah satu instrumen pemenuhan gizi bagi anak yang membutuhkan. Pada saat bersamaan, kritik terhadap kualitas dan pelaksanaan program tetap penting agar persoalan yang ditemukan dapat diperbaiki.

Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, baik berasal dari rumah maupun melalui program di sekolah.

Bawa bekal adalah pilihan. MBG tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Sebab, kebutuhan setiap anak tidak selalu sama.