Pendidikan Gratis: Ketika Agenda Mahasiswa dan Pemerintah Bertemu

Flyer aksi demonstrasi BEM SI yang beredar di media sosial menyebut adanya rencana aksi pada 2 Oktober 2026 dengan salah satu tuntutan utama pendidikan gratis. Jika agenda tersebut benar, ada satu hal menarik yang patut dicermati: tuntutan mahasiswa dan agenda pemerintah saat ini justru memiliki titik temu yang cukup jelas, yakni memperluas akses pendidikan agar tidak menjadi beban masyarakat.

Pemerintah Presiden Prabowo sendiri tengah mendorong kebijakan pendidikan gratis. Pada 23 September 2026, Presiden memimpin rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu, mulai dari sekolah negeri hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Komitmen itu sebelumnya juga disampaikan Prabowo dalam peringatan HUT PAN pada 18 September. Ia menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan lintas kementerian mengenai desain kebijakannya.

Artinya, pendidikan gratis bukan lagi sekadar tuntutan yang berada di luar agenda pemerintah. Pemerintah justru sedang menyiapkan kebijakan untuk menuju tujuan tersebut. Pemerintah menyebut cakupannya bahkan meliputi layanan pendidikan negeri sejak TK, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri.

Tentu, mewujudkan pendidikan gratis bukan perkara sederhana. Ada kebutuhan anggaran yang besar, terutama jika kebijakan diperluas hingga perguruan tinggi. Karena itu, persoalan berikutnya bukan lagi sekadar apakah pendidikan gratis diperlukan, melainkan bagaimana skema pembiayaan, sasaran penerima, kualitas pendidikan, serta mekanisme pelaksanaannya dirancang secara tepat.

Pemerintah sendiri telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas APBN. Untuk 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar sekitar Rp769,1 triliun atau 20 persen APBN. Untuk RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun dan menjadikan sekolah gratis sebagai salah satu prioritas nasional.

Di titik inilah mahasiswa memiliki ruang yang sangat penting. Ketika pemerintah sedang menyusun kebijakan pendidikan gratis, mahasiswa tidak harus berhenti pada demonstrasi. Aspirasi dapat dilanjutkan dengan dialog, diskusi publik, kajian akademik, dan pengawalan terhadap desain kebijakan agar benar-benar menjawab persoalan biaya pendidikan yang dihadapi masyarakat.

Sebab pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus biaya. Jangan sampai label "gratis" justru mengorbankan kualitas pendidikan, membebani perguruan tinggi, atau tidak menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Mahasiswa dapat mengawal hal-hal tersebut secara kritis, termasuk mempertanyakan sumber pembiayaan, mekanisme distribusi anggaran, dan transparansi penggunaannya.

Karena itu, apabila benar BEM SI akan menggelar aksi pada 2 Oktober dengan tuntutan pendidikan gratis, yang perlu dikedepankan adalah substansi aspirasinya. Pemerintah dan mahasiswa dapat berbeda dalam cara menyampaikan pandangan, tetapi keduanya dapat bertemu pada tujuan memperluas akses pendidikan yang layak, terjangkau, dan setara.

Demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, aspirasi akan semakin bermakna apabila disertai dialog dan pengawalan kebijakan yang konsisten. Pendidikan gratis membutuhkan bukan hanya suara keras di jalan, tetapi juga gagasan, pengawasan, dan partisipasi publik agar janji kebijakan benar-benar berubah menjadi akses pendidikan yang nyata bagi anak-anak Indonesia.