Penanganan Karhutla Terus Dilakukan, Jumlah Titik Panas Semakin Menurun

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia memunculkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di media sosial, kondisi tersebut bahkan dijadikan dasar untuk menyebut pemerintah tidak bekerja. Padahal, untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif, persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu langkah penanganan yang telah dilakukan dan hasil yang berhasil dicapai di lapangan.

Kritik terhadap karhutla merupakan hal yang wajar karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan lingkungan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Namun, masih terjadinya kebakaran tidak serta-merta membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya penanganan. Kesimpulan mengenai kinerja pemerintah semestinya didasarkan pada data, pelaksanaan kebijakan, serta efektivitas langkah yang ditempuh, bukan hanya pada keberadaan api yang belum sepenuhnya padam.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa penanganan karhutla telah dilakukan secara intensif. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat sebanyak 4.801 operasi penanganan dengan luas areal yang ditangani mencapai sekitar 38.829 hektare. Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas penanganan di lapangan, meskipun luas areal yang ditangani tidak dapat langsung diartikan sebagai luas kebakaran yang berhasil dipadamkan secara permanen. 

Upaya pemerintah juga dilakukan melalui penguatan operasi udara. Pada awal Oktober 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan kesiapan 61 unit armada udara, yang terdiri atas 44 unit untuk operasi water bombing dan 17 unit untuk patroli serta Operasi Modifikasi Cuaca. Langkah ini ditujukan untuk mendukung pemadaman, memantau perkembangan kebakaran, dan membantu mengurangi risiko meluasnya titik api sesuai kondisi di lapangan. 

Penanganan tersebut tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Operasi darat melibatkan Manggala Agni bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mencakup patroli, pemantauan titik panas, pemadaman langsung, pembasahan, serta pendinginan lahan untuk mengurangi kemungkinan api kembali menyala. Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan bahwa karhutla ditangani melalui koordinasi lintas lembaga, bukan oleh satu instansi saja. 

Perkembangan pemantauan titik panas juga memperlihatkan adanya perbaikan dalam jangka pendek. Berdasarkan data yang dilaporkan sebelumnya, jumlah titik panas berkepercayaan tinggi turun dari 1.359 pada 5 Oktober menjadi 1.176 pada 7 Oktober 2026. Penurunan sebanyak 183 titik atau sekitar 13,5 persen ini dapat menjadi indikator perkembangan harian yang positif. Namun, perubahan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa luas kebakaran nasional telah menurun karena titik panas merupakan indikator satelit, bukan pengukuran langsung luas lahan yang terbakar. 

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pemerintah masih besar. Data periode Januari–Juli 2026 mencatat luas karhutla mencapai sekitar 202.004 hektare, meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Angka ini memperlihatkan bahwa berbagai upaya penanganan belum mampu mencegah peningkatan luas kebakaran secara kumulatif. Fakta tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar evaluasi kebijakan didasarkan pada kondisi nyata, bukan semata-mata pada jumlah operasi atau peralatan yang dikerahkan.

Karhutla juga tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api yang terlihat. Kondisi cuaca kering, lahan gambut, serta bara api yang dapat bertahan di bawah permukaan tanah berpotensi menyulitkan pemadaman dan memicu kebakaran berulang. Karena itu, penanganan membutuhkan kombinasi pemadaman, pemantauan, pencegahan, pengelolaan lahan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum. Penjelasan mengenai tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi harus menjadi dasar untuk memperbaiki strategi.

Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo dan pemerintah dalam menangani karhutla perlu menggunakan ukuran yang jelas. Pengerahan personel, operasi udara, dan koordinasi lintas lembaga merupakan bukti adanya tindakan, sedangkan penurunan luas kebakaran, berkurangnya dampak terhadap masyarakat, penindakan pelanggaran, dan pencegahan kebakaran berulang merupakan ukuran hasil yang harus terus diuji. Pemerintah patut dinilai berdasarkan tindakan dan hasilnya sekaligus, bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya kebakaran pada suatu waktu.

Pada akhirnya, menyebut pemerintah sama sekali tidak bekerja tidak sejalan dengan adanya catatan operasi dan pengerahan sumber daya untuk menangani karhutla. Namun, menyatakan penanganan telah berhasil sepenuhnya juga tidak sesuai dengan data peningkatan luas kebakaran pada periode Januari–Juli 2026. Sikap yang lebih objektif adalah mengakui langkah yang telah dilakukan, mengkritisi hasil yang belum memadai, dan menuntut perbaikan yang terukur. Masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang efektif, sementara pemerintah berkewajiban memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar menghasilkan pengurangan kebakaran dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.