Penanganan Karhutla Terus Diperkuat, Prabowo Fokus pada Pemadaman dan Pencegahan Kebakaran

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), untuk mengevaluasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa lebih dari 60.177 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses penanganan, dengan prioritas utama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi tersebut didukung pengerahan helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pengendalian api.

Penanganan karhutla juga diperkuat melalui penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin (12/10/2026) menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sanksi tambahan terhadap lima hingga enam perusahaan, berupa pembekuan atau pencabutan izin. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah mengumumkan pencabutan izin lima perusahaan pada September 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan tanggung jawab pengelolaan hutan, sekaligus mencegah kebakaran berulang akibat aktivitas manusia maupun kelalaian pengawasan.

Di tingkat regional, Presiden Prabowo juga memperkuat komunikasi dengan Malaysia terkait dampak kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 8 Oktober 2026 mengonfirmasi pembicaraan langsung dengan Presiden Prabowo mengenai penanganan karhutla. Komunikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. Pemerintah Indonesia menyampaikan perkembangan operasi pemadaman sekaligus mempertahankan koordinasi diplomatik dalam menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak terhadap kedua negara.

Meski pengendalian karhutla masih menghadapi tantangan cuaca kering, keterbatasan jarak pandang, dan karakteristik lahan gambut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus mengoptimalkan sumber daya untuk mempercepat pemadaman. Penguatan operasi lapangan, penindakan perusahaan, dan koordinasi internasional menunjukkan pendekatan penanganan yang menggabungkan tindakan darurat dengan penguatan pencegahan. Keberhasilannya perlu terus diukur melalui penurunan luas kebakaran, perbaikan kualitas udara, dan perlindungan kesehatan masyarakat.