Membangun Indonesia Bersih: Prabowo dan Perang Melawan Korupsi

Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya janji politik, melainkan komitmen yang menjadi bagian inti dari arah pemerintahannya. Ia menyadari bahwa korupsi adalah penyakit kronis yang menggerogoti kepercayaan rakyat dan memperlambat kemajuan bangsa. Karena itu, dalam forum-forum resmi seperti Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, ia tegas menyerukan diakhirinya budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran. Presiden juga mendorong penerapan sistem digital seperti e-katalog dan e-government untuk memastikan transparansi serta menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyelewengan.

Pesan tegas itu berulang kali ia sampaikan, termasuk pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni 2025. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa setiap pelaku korupsi akan ditindak tanpa pandang bulu, apapun jabatan atau latar belakangnya. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut menjadi mata dan telinga bangsa dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Bahkan, kepada aparat dan pejabat negara, Prabowo memberikan peringatan keras. “bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan.” Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa ia menginginkan pembenahan dari dalam, sebelum tindakan tegas dilakukan dari luar.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada kata-kata. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) mencatat lonjakan signifikan dalam penanganan kasus korupsi. Ada 403 perkara yang masuk tahap penyelidikan, 667 perkara dalam proses penuntutan, dan ratusan lainnya dalam berbagai tahap hukum seperti eksekusi, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Kasus-kasus besar pun berhasil dibongkar, salah satunya dugaan korupsi di Pertamina yang mencakup penggelembungan impor minyak dan gratifikasi pejabat pajak, yang diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pengungkapan kasus ini tidak hanya memperlihatkan ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan dukungan penuh dari Presiden terhadap proses hukum yang bersih dan transparan.

Selain menindak, Presiden Prabowo memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak akan tuntas tanpa perubahan sistem yang mendasar. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi birokrasi, perampingan prosedur yang berbelit, dan digitalisasi layanan publik agar interaksi langsung yang berpotensi membuka peluang suap bisa diminimalisir. Sinergi antar lembaga penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri juga diperkuat agar pemberantasan korupsi berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.

Visi besar ini selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana nilai-nilai integritas dan antikorupsi ditanamkan sejak dini dalam sistem pendidikan. Prabowo percaya bahwa membentuk generasi baru yang bersih, jujur, dan berintegritas akan menjadi investasi jangka panjang untuk bangsa. Upaya preventif ini dipadukan dengan strategi represif yang tegas, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif mencegahnya.

Dengan kombinasi antara sikap tegas, penindakan hukum yang nyata, reformasi sistem yang komprehensif, dan pendidikan nilai integritas sejak dini, pemerintahan Presiden Prabowo mengirimkan pesan yang jelas: Indonesia harus bebas dari jerat korupsi. Ini bukan sekadar slogan politik, tetapi langkah konkret untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya rakyat, demi memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa.