Aliansi Ekonom Indonesia vs Pemerintah: Budiman Sudjatmiko Jawab Tujuh Desakan Ekonomi

Polemik seputar kondisi ekonomi Indonesia kembali mengemuka setelah Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari ratusan akademisi dan praktisi, mengeluarkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Desakan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ada kegelisahan di kalangan pemikir ekonomi terkait arah kebijakan nasional. Budiman Sudjatmiko, selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), segera memberikan tanggapan. Ia menyadari bahwa publik menaruh perhatian besar pada program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang belakangan kerap dilabeli sebagai populis. Namun, menurutnya, kritik semacam itu kerap mengabaikan substansi jangka panjang yang sudah dirancang secara sistematis.

Budiman menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukanlah sekadar kebijakan bagi-bagi makanan. Program ini justru menghadirkan mekanisme ekonomi baru dengan efek berganda. Dengan adanya MBG, kebutuhan terhadap pangan sehat dan bergizi akan selalu stabil, sehingga petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan memiliki pasar yang terjamin. Permintaan yang konsisten ini kemudian akan memacu produksi dalam negeri, memperkuat rantai pasok, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Ia menyebut kebijakan ini sebagai contoh nyata penerapan teori Keynes, di mana belanja negara bukan hanya menjadi beban anggaran, melainkan stimulus yang menumbuhkan roda ekonomi secara menyeluruh.

Selain itu, Budiman menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai instrumen jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Pendidikan, menurutnya, adalah kunci agar generasi mendatang dapat lepas dari jebakan ekonomi rendah. Sekolah Rakyat tidak sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi menjadi investasi sumber daya manusia. Dengan kualitas pendidikan yang merata hingga ke desa-desa, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses masa depan yang lebih cerah. Ia menolak pandangan yang menyepelekan program ini sebagai sekadar simbol atau pencitraan politik. Menurut Budiman, program tersebut adalah pilar transformasi bangsa.

Tidak berhenti di sana, Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi sorotan. Budiman melihat koperasi sebagai wadah nyata pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Dengan memperkuat koperasi, desa-desa tidak lagi sekadar menjadi penyedia bahan mentah, tetapi juga pelaku utama dalam pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk. Pola ini memperkuat kemandirian desa, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan sekaligus meningkatkan daya tawar masyarakat terhadap pasar. Dalam jangka panjang, koperasi diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif.

Budiman menyadari kritik bahwa program-program tersebut dinilai populis karena memberikan hasil instan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Namun ia balik menegaskan bahwa substansi sesungguhnya terletak pada efek jangka panjang. Ia menyebut bahwa tanpa keberanian mengambil langkah-langkah seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, kesenjangan ekonomi hanya akan melebar. Program-program itu, menurutnya, justru menggabungkan aspek kerakyatan dengan strategi industrialisasi. MBG misalnya, tidak hanya mengenyangkan anak-anak sekolah, tetapi juga menciptakan kebutuhan yang menggerakkan industri pangan nasional. Sekolah Rakyat bukan sekadar kelas belajar, tetapi investasi yang akan melahirkan generasi pekerja dan wirausahawan yang lebih berdaya saing. Koperasi Merah Putih bukan hanya forum simpan pinjam, melainkan instrumen penguatan ekonomi desa yang mampu menopang pembangunan nasional.

Respon Budiman ini menjadi penting karena datang di tengah keresahan publik. Aliansi Ekonom Indonesia yang berisi lebih dari 380 ekonom terkemuka mengingatkan adanya potensi guncangan makroekonomi jika tidak ada penyesuaian kebijakan. Budiman memilih menjawabnya dengan menguraikan logika di balik setiap kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo. Ia ingin menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut bukan didesain untuk jangka pendek, melainkan bagian dari strategi panjang menuju transformasi ekonomi Indonesia.

Khusus untuk MBG, Budiman menambahkan bahwa program ini sejatinya memadukan aspek sosial dan ekonomi sekaligus. Dari sisi sosial, anak-anak memperoleh makanan sehat yang mendukung tumbuh kembang. Dari sisi ekonomi, ada permintaan stabil yang menciptakan multiplier effect bagi sektor produksi dan distribusi. Inilah yang membuat program MBG dianggap sebagai bentuk stimulus fiskal yang efektif. Ia menilai kritik terhadap beban anggaran harus dipandang dengan jernih, sebab belanja publik memang ditujukan untuk memantik pertumbuhan, bukan sekadar dicatat sebagai defisit.

Dalam konteks Sekolah Rakyat, Budiman juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi beban jika tidak dibarengi peningkatan keterampilan dan pendidikan. Karena itu, investasi di bidang pendidikan dasar merupakan langkah yang tak bisa ditunda. Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga wahana pembentukan karakter, keterampilan, dan etos kerja. Dengan cara ini, generasi muda tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap bersaing di era global.

Koperasi Desa Merah Putih pun dipandang Budiman sebagai inovasi penting di tingkat lokal. Ia mengaitkan program ini dengan upaya mengurangi kesenjangan kota-desa. Selama ini desa sering menjadi pihak yang kalah dalam rantai ekonomi, hanya menyuplai bahan mentah dengan harga murah. Melalui koperasi, desa-desa bisa mengolah produknya sendiri, mendapatkan keuntungan lebih besar, dan sekaligus menggerakkan solidaritas sosial. Budiman percaya koperasi bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat demokrasi ekonomi yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

Budiman mengajak publik untuk melihat program-program tersebut bukan sebagai janji manis politik, melainkan sebagai fondasi yang akan menentukan arah pembangunan jangka panjang. Ia menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah bisa memuaskan semua pihak dalam waktu singkat. Namun, dengan strategi yang konsisten dan berbasis pada kebutuhan rakyat, ia yakin Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melangkah menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Ia menegaskan kembali bahwa demokrasi ekonomi yang digagas pemerintah harus dipandang sebagai komitmen. Kritik memang diperlukan sebagai pengingat, tetapi tidak seharusnya menafikan substansi kebijakan yang sedang berjalan. Budiman mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan agar program-program tersebut dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan suatu bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya kritik, tetapi oleh kemauan kolektif untuk bekerja sama membangun solusi.

Dengan jawaban yang ia sampaikan, Budiman berusaha menempatkan diri bukan hanya sebagai pejabat yang membela pemerintah, tetapi juga sebagai pemikir yang memahami dinamika ekonomi global. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan strategi campuran: keberanian berbelanja publik, keseriusan membangun SDM, dan keteguhan memperkuat kemandirian desa. Ketiganya terjalin dalam program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Inilah yang membuatnya yakin bahwa kebijakan ekonomi di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak bisa sekadar dicap populis, melainkan harus dilihat sebagai investasi masa depan bangsa.

Pada akhirnya, perdebatan antara ekonom dan pemerintah adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, Budiman mengingatkan bahwa di atas segala kritik, yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Selama program-program tersebut mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan membangun kualitas generasi penerus, maka label populis tidaklah relevan. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dengan pandangan ini, ia berharap publik lebih optimis menghadapi tantangan ekonomi global dan tetap percaya pada langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini.