Morowali Bukan Wilayah Tanpa Negara

Sorotan publik terhadap operasional bandara di kawasan industri Morowali seharusnya dibaca sebagai penanda bahwa negara tidak sedang tidur. Justru dalam kasus ini, respon pemerintah menunjukkan sebaliknya. Ketika muncul kegelisahan publik soal kedaulatan dan pengawasan, negara tidak memilih diam, tetapi masuk langsung ke ruang yang dipersoalkan.

Sejak isu ini mencuat, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Indonesia segera meluruskan satu hal mendasar bahwa bandara tersebut tercatat secara resmi dalam sistem penerbangan nasional. Penegasan ini penting agar publik tidak mengembangkan prasangka liar seolah ada bandara yang berdiri di luar kendali negara. Negara berdiri di depan untuk memastikan bahwa diskusi publik berpijak pada data, bukan rumor.

Namun pemerintah tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Ketika muncul kritik keras soal minimnya kehadiran aparat negara di bandara tersebut, langkah konkret pun diambil. Negara mulai menyiapkan penempatan petugas, memperkuat pengawasan, dan membuka ruang evaluasi. Ini menunjukkan satu sikap tegas bahwa investasi boleh tumbuh, tetapi negara tidak boleh disingkirkan dari titik strategis.

Kehadiran aparat negara di bandara bukanlah bentuk kecurigaan terhadap dunia usaha, melainkan wujud tanggung jawab terhadap negara. Bandara merupakan pintu pergerakan manusia dan barang, titik di mana hukum tidak boleh longgar. Dengan kehadiran negara, ruang abu-abu dipersempit, celah ditutup, dan kepastian ditegakkan. Tanpa pengawasan, yang lahir adalah ketidakpastian. Dengan pengawasan, yang tumbuh adalah kepercayaan.

Pemerintah juga membuka peluang audit dan penataan ulang operasional. Langkah ini bukan tanda kepanikan, melainkan sikap dewasa. Negara tidak alergi terhadap kritik dan tidak defensif ketika dikoreksi. Alih-alih sibuk menyangkal, negara justru merapikan. Publik tidak membutuhkan pembelaan kosong, melainkan pembenahan nyata.

Respon pemerintah juga mengirim sinyal kuat kepada dunia usaha bahwa Indonesia bukan negara yang membiarkan simpul penting berjalan sendiri. Investor global mencari kepastian hukum, bukan sekadar fasilitas. Kehadiran negara menjadi jaminan bahwa industri tidak tumbuh di ruang gelap, tetapi berdiri di atas sistem yang teratur.

Polemik Morowali seharusnya tidak dibaca sebagai kegaduhan belaka, tetapi sebagai proses pendewasaan tata kelola. Negara tidak memilih sikap pasif, juga tidak gegabah dalam bertindak. Yang dilakukan adalah penataan dengan kepala dingin dan tangan yang bekerja.

Pada akhirnya, kehadiran pemerintah di Morowali menyampaikan satu pesan yang tidak bisa ditawar. Bandara boleh dimiliki swasta, kawasan boleh digarap industri, tetapi kedaulatan tidak pernah boleh diprivatisasi. Di titik inilah negara membuktikan bahwa ia tidak sekadar hadir di atas kertas, tetapi berdiri nyata di lapangan.