Penangkapan WFT oleh Polda Metro Jaya Dinilai Tepat dan Bisa Ungkap Jejak Aktor Lain

Langkah cepat Polda Metro Jaya dalam menangkap WFT (22), pengguna akun X @bjorkanesiaa, mendapat dukungan dari pemerhati kebijakan digital Wahyudi Djafar. Penangkapan tersebut dianggap sebagai tindakan tepat yang dapat membuka jalur penyelidikan lebih luas terhadap dugaan jaringan hacker dibalik kasus kebocoran data di Indonesia. Djafar menilai bahwa penangkapan ini bukan sekadar aksi tunggal, melainkan pintu masuk untuk mengungkap aktor-aktor lain yang terkait dalam skema kebocoran data.

Koalisi Sipil juga ikut menyuarakan bahwa akun @bjorkanesiaaa harus diusut secara tuntas, meskipun keaslian “Bjorka” bukan faktor utama. Menurut mereka, inti persoalan adalah tindakan peretasan dan kebocoran data—bukan hanya klaim identitas seseorang. Dengan demikian, penegakan hukum harus ditujukan pada tindakan, bukan sekadar label atau nama.

Penyidik siber Polda Metro Jaya kini tengah mendalami keterkaitan antara berbagai akun yang mengaku sebagai Bjorka dengan kasus kebocoran data instansi. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak, menjelaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri asal dan interaksi antara akun-akun tersebut. Penangkapan WFT menjadi titik awal dalam rangkaian penyelidikan terhadap struktur jaringan siber terkait.

Dalam pengungkapannya, polisi juga akan memeriksa bukti digital seperti log akses, data server, serta hubungan antarakun yang mengklaim peran dalam insiden kebocoran. Kerja sama lintas institusi seperti Kemenkominfo, BSSN, dan penyedia platform digital akan diperkuat agar investigasi dapat berjalan komprehensif dan transparan. Harapannya, langkah ini akan menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kepercayaan publik lewat kebocoran data.

Penangkapan WFT dan penyelidikan yang menyertainya menunjukkan sinyal positif dalam komitmen penegakan hukum siber di Indonesia. Jika proses hukum berjalan lancar dan adil, masyarakat dapat melihat bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi isu keamanan data. Ke depan, keberhasilan kasus ini bisa menjadi cerminan kekuatan sistem hukum dalam melindungi privasi dan data warga negara.