Rilis Dirty Vote o3 Dinilai Bermuatan Politik, Bukan Dokumenter Objektif

Rilis film dokumenter Dirty Vote o3 yang bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai waktu peluncuran film tersebut bukanlah kebetulan, melainkan langkah strategis yang sarat kepentingan politik.

Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono itu mengangkat tema “otot, otak, dan ongkos” sebagai simbol dari kekuatan politik, hukum, dan ekonomi yang disebut saling berkelindan dalam pemerintahan. Narasi tersebut menggiring opini bahwa kekuasaan dijalankan dengan kepentingan oligarki dan intervensi elite ekonomi.

Namun, sejumlah pengamat menilai tuduhan yang disampaikan dalam film itu tidak memiliki dasar data yang kuat dan cenderung bersifat spekulatif. Mereka menilai, film tersebut lebih menyerupai propaganda politik yang dibungkus dalam bentuk dokumenter, ketimbang hasil riset independen yang objektif.

Apalagi, peluncuran film itu bertepatan dengan langkah pemerintah yang tengah gencar menertibkan sektor pertambangan dan memberantas praktik korupsi besar di sejumlah daerah. Upaya tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan transparan.

“Timing-nya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Film ini muncul ketika pemerintah sedang menunjukkan hasil nyata dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Jadi wajar bila publik curiga ada motif politik di baliknya,” ujar seorang analis komunikasi politik di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pemerintah dinilai tengah berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui berbagai program sosial dan ekonomi, sementara film Dirty Vote o3 justru mencoba mengalihkan perhatian dengan narasi pesimistis dan menyerang legitimasi pemerintahan yang sah.

Dengan demikian, banyak kalangan menilai film Dirty Vote o3 perlu disikapi secara kritis. Alih-alih menjadi sumber informasi yang akurat, film ini justru berpotensi memperkeruh persepsi publik dengan klaim-klaim sepihak yang belum terverifikasi.