Sinergi Data, Pemerintah Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp18 triliun sempat menimbulkan sorotan publik. Namun, penting untuk dipahami bahwa perbedaan tersebut bukanlah indikasi kesalahan atau kebocoran dana, melainkan bagian dari proses penyelarasan sistem dan metodologi pencatatan keuangan antar-lembaga negara. Dalam konteks tata kelola fiskal modern, sinkronisasi data justru merupakan langkah maju menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Bank Indonesia mencatat posisi simpanan pemerintah daerah berdasarkan data perbankan nasional, yang sifatnya real-time dan berbasis saldo rekening. Sementara itu, Kemendagri menggunakan data laporan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang bersumber dari proses administrasi Pemda di seluruh Indonesia. Perbedaan waktu pelaporan, jenis rekening, serta metode klasifikasi dana (antara giro, deposito, dan kas aktif) seringkali menyebabkan variasi angka dalam periode tertentu. Inilah yang sedang disempurnakan melalui proses harmonisasi data lintas lembaga.

Pemerintah justru menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat integrasi sistem ini. BI dan Kemendagri bersama Kementerian Keuangan kini tengah membangun mekanisme pelaporan terintegrasi, sehingga data fiskal daerah dapat tersaji secara sinkron, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Langkah ini sejalan dengan prinsip Good Governance dan One Data Policy, yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan negara di era digital.

Lebih dari sekadar angka, proses penyamaan data ini adalah upaya untuk memastikan setiap rupiah uang publik bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dengan sistem yang transparan dan terhubung antar-lembaga, pemerintah dapat memantau lebih efektif penyerapan anggaran daerah, mencegah penumpukan dana di rekening, dan mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.

Narasi negatif yang mencoba menafsirkan perbedaan data ini sebagai bukti kekacauan fiskal jelas tidak berdasar. Justru, keterbukaan BI dan Kemendagri dalam menjelaskan serta mengaudit data bersama menunjukkan komitmen pemerintah terhadap integritas dan profesionalisme. Dalam sistem keuangan publik yang semakin transparan, perbedaan data bukanlah aib, melainkan bagian dari proses validasi dan penyempurnaan tata kelola.

Langkah-langkah perbaikan ini juga menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan investor. Dengan kejelasan posisi keuangan daerah, kepercayaan terhadap stabilitas fiskal nasional semakin meningkat. Pemerintah daerah pun didorong untuk lebih proaktif menggunakan anggaran mereka untuk kegiatan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, alih-alih membiarkan dana mengendap tanpa pemanfaatan optimal.

Pada akhirnya, perbedaan data bukanlah tanda masalah dari asumsi negatif, melainkan indikasi adanya evaluasi dan transparansi yang semakin kuat dalam sistem keuangan publik Indonesia. Sinergi antara BI dan Kemendagri menegaskan bahwa negara hadir dengan semangat kolaboratif memastikan dana publik dikelola dengan hati-hati, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. Inilah wajah baru tata kelola fiskal Indonesia: akurat, transparan, dan berorientasi pada kemajuan.