Kritik Megawati dan Sertifikasi Influencer: Sinergi untuk Ruang Digital yang Sehat

Kritik Megawati Soekarnoputri terhadap praktik buzzer politik baru-baru ini menimbulkan berbagai reaksi di ruang publik. Namun jika ditelaah lebih dalam, pernyataan tersebut bukanlah serangan, melainkan ajakan untuk menata ulang etika komunikasi di dunia digital. Megawati menyoroti maraknya buzzer yang bekerja demi uang tanpa mempertimbangkan kebenaran dan dampak sosial dari pesan yang disebarkan.

Di tengah dinamika politik dan arus informasi yang cepat, kritik itu sesungguhnya menjadi pengingat penting. Informasi yang tidak akurat dan narasi manipulatif bisa merusak kepercayaan publik serta menciptakan polarisasi sosial. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan semangat menjaga demokrasi agar tetap sehat dan rasional di era digital.

Menariknya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah meninjau rencana sertifikasi bagi influencer dan pembuat konten. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta mendorong tanggung jawab sosial di dunia maya. Dengan sertifikasi, para kreator diharapkan memahami batasan etika, serta peran mereka dalam menjaga integritas informasi yang beredar di masyarakat.

Kedua hal ini — kritik Megawati dan kebijakan sertifikasi — sesungguhnya berpadu dalam satu semangat yang sama: membangun ruang digital yang beradab, bukan sekadar bebas. Kebebasan berekspresi tetap dijamin, tetapi diiringi tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.

Dengan tata kelola yang baik dan kesadaran etis dari para pelaku digital, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keutuhan sosial. Kritik dari tokoh nasional seperti Megawati berfungsi sebagai dorongan moral, sementara sertifikasi influencer menjadi instrumen regulatif untuk memastikan ruang digital yang sehat dan terpercaya.

Jika keduanya berjalan seiring, maka ruang digital Indonesia akan menjadi lebih berkualitas: bukan tempat bagi adu propaganda, melainkan wadah bagi edukasi publik, literasi informasi, dan komunikasi yang mencerdaskan. Inilah langkah konkret menuju demokrasi digital yang dewasa dan berintegritas.