Diskusi Publik Ansor Sumut Lahirkan Dukungan Penuh Gelar Pahlawan Soeharto

Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Utara (Sumut) menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Kafe Jenics, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin, 17 November 2025.

Diskusi publik yang mengusung tema "Apresiasi untuk Negeri, Apresiasi untuk Pahlawan" melahirkan dukungan penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan gelar pahlawan kepada 10 tokoh yang dianggap telah memberikan kotribusi besar kepada negara.

Dalam sambutannya, Sekretaris PW GP Ansor Sumut Haji Edi Harahap mengatakan 10 tokoh bangsa yang dianugerahkan gelar pahlawan memang sudah semestinya, bahkan sedikit terlambat.

"Secara hukum Bapak Soeharto sudah melibihi kapasitas sebagai seorang pahlawan, mengingat jasanya untuk Indonesia sudah sangat melekat hingga ke pelosok negeri," kata Haji Edi Harahap.

Lajutnya, Haji Edi Harahap mengingatkan pada 1965, Pak Harto berhasil menyelamatkan bangsa dan negara sekaligus memulihkan keamanan dan ketertiban dari Gerakan 30 September.

"Sejak menjadi pemimpin Indonesia pada 27 Maret 1968, Pak Harto gigih melakukan pembangunan nasional dengan meletakkan konsep trilogi pPembangunan yang menekankan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dengan segala kejujuran dan hati yang bersih, kata presiden, pemerintah mengakui banyak jasa yang diberikan Pak Harto kepada bangsa dan negara selama hidup," tegas Haji Edi Harahap di tengah respons yang beragam, pro-kontra masyarakat atas penganugerahan gelar pahlawan tersebut.

Pemuda Sumut ini juga menerangkan bahwa dialog publik yang digelar untuk membuka ruang diskusi sehat di tengah beragam respons masyarakat terkait kebijakan tersebut.

"Di masyarakat ada yang pro dan kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kita bisa menggali kebijakan ini secara jernih dan komprehensif," tandasnya.

Sebagai narasumber, Abdul Kholik, M.Si., yang mewakili Ansor Sumut, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak merespons kebijakan pemerintah.

"Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif," katanya.

Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena masih konsisten membuka ruang diskusi publik di tengah minimnya forum serupa di kalangan pemuda.

"Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini sangat penting, dan GP Ansor adalah salah satu organisasi pemuda yang peka terhadap isu-isu kebijakan pemerintah," ungkapnya.

Tahir juga menyoroti salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Besar Soeharto yang dinilai sebagian masyarakat berkontribusi besar pada pembangunan nasional, termasuk swasembada beras yang diakui dunia pada era 1980-an.

Tokoh masyarakat Sumatera Utara Dr. Solahuddin Harahap, M.A., menekankan, penetapan pahlawan mantan Presiden Soeharto tidak hanya berdasar perjuangan melawan penjajah.

Solahuddin juga menekankan pentingnya meneladani seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

"Penetapan pahlawan bukan hanya pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi mempertahankan keutuhan negara pasca-kemerdekaan," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Sumut Harma Sinaga mengingatkan pemerintah, kebijakan pemberian gelar pahlawan harus hati-hati tidak serta-merta bernuansa politik.

"Semua ada standarnya, jangan sampai ini menjadi contoh yang tak ada batasnya ke depan, faksi siapa yang memimpin, maka di saat itulah faksi tersebut yang menjadi pahlawan, yah jadi negeri ini kembali lagi, siapa jadi siapa, yah siapa yang siapalah," pungkasnya.