Seruan Mogok Nasional Dibesar-besarkan? Ini Bukti Nyatanya!

Gelombang pemberitaan tentang rencana aksi demo besar dan mogok nasional buruh tengah naik daun. Judul-judulnya dibuat dramatis: “situasi bisa gempar dan lumpuh,” seakan-akan Indonesia akan berhenti beroperasi dalam sehari.

Tapi mari kita bicara jujur dan apa adanya—tanpa dramatisasi, tanpa pengaburan fakta, dan tanpa romantisasi perjuangan buruh.

1. Mogok Nasional Tidak Sesederhana Teriakan di Podium
Membayangkan Indonesia lumpuh total karena demo nasional itu terdengar heroik. Tetapi kenyataannya tidak semua serikat pekerja sepakat; tidak semua sektor industri bisa berhenti mendadak; tidak semua buruh siap kehilangan upah harian demi aksi berisiko tinggi.

Mengatakan mogok nasional “pasti melumpuhkan negara” adalah retorika, bukan realita.

2. Kenaikan UM 2026 Memang Krusial—Tapi Solusinya Tidak Bisa Hitam-Putih
Isu yang diangkat adalah ketidakpuasan terhadap kenaikan upah minimum 2026. Sah saja buruh menuntut. Namun, ada fakta yang jarang dipaparkan: UM tidak bisa ditentukan hanya dari tekanan jalanan; Perhitungan UM melibatkan variabel ekonomi nasional yang berdampak ke harga barang, investasi, dan lapangan kerja; Jika penentuan UM dipaksa naik drastis tanpa basis ekonomi, yang terancam bukan hanya perusahaan—tetapi pekerjaan itu sendiri. Kenaikan upah bukan pertandingan orasi, tapi persoalan keberlanjutan ekonomi.

3. Buruh Butuh Solusi, Bukan Sekadar Panggung Politik
Aksi besar memang terlihat kuat dan masif. Tapi mari jujur: tidak sedikit aksi buruh yang kemudian dimanfaatkan sebagai panggung politik personal, alat tekanan kelompok tertentu, narasi untuk memperkuat posisi elite serikat. Sementara pekerjanya? Sering kali tetap kembali pada persoalan lama: kontrak tak pasti, upah stagnan, dan perlindungan kerja minim.

4. Indonesia Tidak Akan “Lumpuh”—Tapi Bisa Terganggu
Bukan berarti aksi tidak berdampak. Demo besar pasti mengganggu aktivitas kota. Mogok sebagian sektor juga bisa menahan produksi. Tetapi “lumpuh total”? Itu klaim bombastis yang tidak didukung fakta historis maupun kesiapan lapangan. Yang realistis terjadi adalah: kemacetan, penurunan produktivitas sementara, beberapa sektor industri melambat. Tetapi negara tidak berhenti bekerja.

5. Kritik Kenaikan UM Boleh—Tapi Jangan Lukai Publik
Aksi yang damai itu hak. Tapi aksi yang mengganggu layanan publik, merusak fasilitas, atau memicu ketegangan sosial? Itu bukan perjuangan. Itu justru merugikan masyarakat luas—termasuk buruh sendiri.