Banjir Sumatera Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Hutan Nasional

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut peristiwa tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan yang harus segera dibenahi secara sistematis.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap evaluasi, tetapi langsung mengambil langkah-langkah konkret sebagai respons terhadap kerusakan ekosistem. Dalam kunjungannya ke Riau beberapa waktu lalu, ia menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat kepada masyarakat Kuantan Singingi sebagai bentuk penguatan hak kelola masyarakat adat atas kawasan hutan. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola berbasis komunitas agar keseimbangan ekologis tetap terjaga.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya menghentikan praktik penebangan liar yang turut memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Ia menyampaikan bahwa banjir di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memperlihatkan urgensi penataan kembali ruang kelola hutan secara komprehensif. Pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan dan memperkuat kebijakan berbasis konservasi.

Raja Juli juga melihat tingginya perhatian publik sebagai energi positif untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap isu deforestasi, hilangnya habitat satwa, dan risiko bencana menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif. Ia berharap keterlibatan masyarakat dapat mempercepat upaya restorasi dan penguatan sistem mitigasi bencana di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan akan dipercepat guna mencegah terulangnya bencana serupa. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil, pemerintah optimistis dapat memperbaiki pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya besar menjaga ekosistem nasional sekaligus melindungi keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.