Berbasis Data, Bukan Narasi: Komitmen Negara di Balik Polemik Status Bencana Nasional Sumatera

Polemik seputar pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya mengenai penanganan bencana di Sumatera dan penetapan status bencana nasional perlu ditempatkan secara jernih dan proporsional. Di tengah situasi darurat, komunikasi pemerintah sering kali dipotong-potong sehingga memunculkan kesan seolah negara abai. Padahal substansi pernyataan tersebut menegaskan prinsip kehati-hatian berbasis data agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif.

Pemerintah memiliki mekanisme baku dalam penanganan bencana yang berlapis mulai dari respons cepat di daerah, koordinasi lintas kementerian/lembaga, hingga mobilisasi sumber daya nasional. Penetapan status bencana nasional bukanlah simbol politik, melainkan instrumen administratif untuk membuka skema pendanaan dan komando tertentu. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada penilaian dampak, cakupan wilayah, serta kapasitas daerah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.

Dalam praktiknya tanpa menunggu label “nasional”, negara tetap hadir melalui pengerahan personel, logistik, dan infrastruktur darurat. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, serta unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan evakuasi, layanan kesehatan, dan distribusi bantuan berjalan cepat. Fakta di lapangan menunjukkan langkah-langkah ini telah berlangsung simultan dan berkesinambungan.

Pernyataan Seskab justru menegaskan komitmen pemerintah pada tata kelola kebencanaan yang profesional: keputusan berbasis data lapangan, asesmen risiko yang terukur, serta koordinasi yang rapi. Pendekatan ini penting agar setiap rupiah anggaran publik memberi dampak maksimal bagi korban, bukan sekadar memenuhi tuntutan narasi sesaat.

Isu negatif yang menyederhanakan persoalan menjadi “pemerintah lamban karena belum menetapkan status nasional” mengabaikan kompleksitas manajemen bencana. Negara dituntut bertindak cepat sekaligus akurat. Mengambil keputusan besar tanpa landasan kuat berisiko menimbulkan persoalan baru—dari konflik kewenangan hingga ketidaktepatan distribusi bantuan.

Lebih jauh komunikasi publik pemerintah perlu dipahami sebagai upaya menjaga kepercayaan dan ketenangan masyarakat. Di tengah bencana, yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan empati, bukan provokasi. Penjelasan yang menekankan proses dan dasar kebijakan adalah bagian dari tanggung jawab negara agar publik memahami bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.

Pada akhirnya polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat literasi kebencanaan dan solidaritas nasional. Pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat telah bergerak bersama di Sumatera. Meluruskan narasi keliru dan menghargai kerja nyata di lapangan adalah langkah penting agar fokus tetap pada pemulihan korban bukan pada perdebatan yang menjauhkan kita dari tujuan kemanusiaan.