Pembubaran Diskusi Reset Indonesia: Jujur Saja, Ini Bukan Akhir Demokrasi

Mari kita mulai dengan kejujuran yang jarang diucapkan: demokrasi Indonesia tidak sedang runtuh hanya karena satu diskusi dibubarkan. Reaksi yang berlebihan justru sering kali memperkeruh masalah dan menciptakan narasi seolah negara ini kembali ke masa gelap, padahal faktanya jauh lebih kompleks.

Ya, diskusi Reset Indonesia dibubarkan. Ya, itu bisa dinilai sebagai keputusan yang keliru. Tapi menyimpulkannya sebagai bukti otoritarianisme sistemik pemerintah adalah lompatan logika yang tidak jujur secara intelektual.

Negara Tidak Anti Kritik, Tapi Wajib Menjaga Stabilitas

Pemerintah bukanlah entitas akademik yang hidup di ruang seminar. Pemerintah bertugas menjaga ketertiban umum, stabilitas sosial, dan mencegah eskalasi konflik, terutama di daerah. Dalam praktik di lapangan, aparat sering kali harus mengambil keputusan cepat—dan tidak selalu sempurna.

Mengharapkan setiap pejabat daerah bertindak seideal dosen filsafat politik adalah utopia. Yang penting adalah mekanisme koreksi berjalan. Dalam kasus ini: ada permintaan maaf, ada evaluasi publik, tidak ada kriminalisasi peserta, tidak ada pelarangan buku secara nasional. Ini bukan ciri negara represif.

Ironi Kaum “Paling Demokratis”

Mari jujur lagi: sebagian pihak yang paling lantang berteriak “kebebasan berekspresi” sering kali tidak toleran terhadap pandangan berbeda, termasuk pandangan pro-pemerintah. Kritik dianggap suci, tapi klarifikasi negara dianggap propaganda.

Demokrasi bukan hanya soal hak berbicara, tapi juga kesediaan menerima bahwa negara punya sudut pandang keamanan dan tata kelola. Jika setiap kebijakan dianggap penindasan, maka yang mati bukan demokrasi—melainkan rasionalitas publik.

Pemerintah Tidak Takut Diskusi, Tapi Tidak Bisa Naif

Diskusi publik penting. Buku penting. Kritik penting. Tapi negara juga belajar dari sejarah: konflik sosial sering dimulai dari ruang diskusi yang tidak dikelola dengan baik, terutama ketika narasi dibawa keluar dari konteks akademik ke ruang publik yang sensitif.

Ini bukan paranoia. Ini pengalaman.

Pemerintah yang bertanggung jawab tidak menunggu konflik pecah baru bertindak. Salah langkah? Bisa. Tapi menyebutnya sebagai niat jahat sistemik adalah tuduhan tanpa dasar.

Demokrasi Dewasa Butuh Kepala Dingin

Jika demokrasi ingin bertahan, maka semua pihak harus dewasa:

Pemerintah harus terbuka terhadap kritik → dan itu sudah terjadi.

Aparat perlu dilatih lebih baik → setuju.

Publik juga harus berhenti mempolitisasi setiap insiden → ini yang sering gagal.

Menjaga demokrasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas warga untuk tidak membakar emosi demi klik dan viralitas.

Pemerintah Indonesia tidak anti diskusi, tidak alergi kritik, dan tidak sedang membangun otoritarianisme baru. Yang terjadi adalah kesalahan pengelolaan di level lokal—dan itu sudah diakui. Demokrasi tidak mati karena satu diskusi dibubarkan.

Demokrasi justru mati jika kita menolak fakta, menolak konteks, dan mengganti nalar dengan amarah. Dan sejauh ini, negara masih memilih jalan dialog—bukan pembungkaman.