Penanganan Sumatera Tanpa Politisasi, Negara Hadir Penanganan Bencana Berjalan Nyata

Penanganan bencana di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir kerap diseret ke dalam narasi negatif seolah-olah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto “ditunggangi pihak tertentu.” Tuduhan semacam ini perlu disikapi dengan kepala dingin dan nalar jernih. Bencana adalah urusan kemanusiaan yang menuntut kerja cepat, kolaboratif, dan lintas sektor bukan komoditas politik. Mengaburkan kerja nyata dengan insinuasi justru berisiko menggerus kepercayaan publik dan menghambat pemulihan warga terdampak.

Fakta di lapangan menunjukkan respons negara berjalan terstruktur. Sejak fase tanggap darurat, pemerintah mengerahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, relawan, dan dunia usaha. Evakuasi, logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur dasar dikerjakan parallel sebuah pola kerja yang mencerminkan tata kelola krisis berbasis prosedur, bukan kepentingan sempit.

Narasi “ditunggangi” kerap lahir dari potongan informasi yang dipelintir. Kehadiran banyak pihak di lokasi bencana sering disalahartikan sebagai agenda tersembunyi, padahal dalam praktik kebencanaan modern, kolaborasi multipihak adalah keharusan. Pemerintah pusat membuka ruang sinergi agar sumber daya mengalir cepat dan tepat sasaran mulai dari alat berat, dapur umum, hingga pemulihan listrik dan akses jalan.

Kepemimpinan Presiden Prabowo menekankan prinsip hadir dan bekerja. Arah kebijakan jelas: keselamatan warga adalah prioritas utama, sementara urusan politik tidak boleh mencemari operasi kemanusiaan. Instruksi lapangan menuntut kecepatan, akurasi data, dan akuntabilitas bantuan. Inilah fondasi yang memastikan negara tidak absen ketika masyarakat membutuhkan.

Upaya transparansi juga terus diperkuat. Distribusi bantuan didata, posko dipantau, dan pelaporan berlapis dilakukan agar publik dapat menilai kinerja secara objektif. Kritik yang konstruktif tentu diperlukan, tetapi tuduhan tanpa dasar hanya memperkeruh suasana dan berpotensi memicu distrust di tengah situasi darurat.

Lebih jauh, pemerintah memandang bencana bukan sekadar respons sesaat. Mitigasi jangka menengah perbaikan tata ruang, rehabilitasi lingkungan, penguatan sistem peringatan dini menjadi agenda berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan Sumatera tidak berhenti pada fase darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan dan pengurangan risiko.

Pada akhirnya Mengapresiasi kerja nyata sekaligus mengawasi secara kritis jauh lebih bermanfaat daripada menyebar kecurigaan. Dalam ujian bencana, Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk bekerja lintas batas demi kemanusiaan sebuah sikap yang layak didukung agar pemulihan Sumatera berjalan cepat, adil, dan berkelanjutan.