Mengapa MBG Tetap Jalan Saat Libur Sekolah dan Tidak Mengganggu Penanganan Bencana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik saat memasuki masa libur sekolah, terutama setelah muncul narasi dugaan korupsi dan desakan agar program ini dihentikan sementara demi mengalihkan anggarannya untuk penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Kekhawatiran tersebut wajar muncul di tengah empati masyarakat terhadap korban bencana, namun penting untuk memahami kebijakan ini secara utuh agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru.

MBG merupakan program nasional yang dirancang untuk memastikan pemenuhan gizi kelompok rentan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, MBG tidak semata-mata berhenti atau berjalan kaku mengikuti kalender sekolah. Saat libur sekolah, skema penyaluran disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk pengalihan sasaran penerima seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta komunitas rentan lainnya. Penyesuaian ini dilakukan agar tujuan utama program, yaitu menjaga asupan gizi masyarakat, tetap tercapai meskipun kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung.

Narasi dugaan korupsi yang beredar di media sosial kerap bertumpu pada perbandingan harga satuan makanan tanpa mempertimbangkan skema distribusi, jumlah penerima, standar gizi, serta biaya logistik dan pengemasan. Padahal, program berskala nasional tidak bisa disamakan dengan pembelian eceran di pasar. Tanpa data utuh dan audit resmi, tuduhan semacam ini berisiko menyesatkan opini publik dan mengaburkan fakta kebijakan.

Di sisi lain, anggapan bahwa MBG menghambat penanganan bencana juga tidak sepenuhnya tepat. Penanganan bencana memiliki pos anggaran dan mekanisme tersendiri yang memungkinkan pemerintah bergerak cepat tanpa harus menghentikan program strategis lain. Respons negara terhadap bencana di Aceh dan Sumatera tetap berjalan melalui distribusi logistik, penanganan pengungsi, layanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur. Artinya, pemenuhan gizi anak dan bantuan bencana bukanlah dua kepentingan yang saling meniadakan, melainkan dua prioritas yang dapat dijalankan bersamaan.

Polemik yang muncul menunjukkan betapa besarnya pengaruh potongan informasi dalam membentuk persepsi publik. Ketika kebijakan dibaca secara parsial, ruang untuk salah paham menjadi sangat besar. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan penghentian program secara reaktif, melainkan transparansi, pengawasan, dan komunikasi yang konsisten agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat kebijakan secara menyeluruh.

Menjaga gizi generasi muda sekaligus hadir untuk korban bencana adalah tanggung jawab negara yang sama-sama penting. Dengan pendekatan berbasis data dan pemahaman yang utuh, diskursus publik dapat diarahkan pada penguatan kebijakan, bukan pada kecurigaan yang lahir dari informasi yang tidak lengkap.