Fakta di Balik Penanganan Banjir Sumatera

Penanganan banjir besar di Sumatera belakangan ini memunculkan berbagai narasi negatif di ruang publik. Namun jika ditelaah berdasarkan pernyataan resmi dan fakta kebijakan, gambaran yang muncul justru menunjukkan negara bekerja dengan keseriusan penuh. Presiden ke 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahkan secara terbuka menyampaikan apresiasi dan rasa hormat terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menangani bencana di Sumatera. Sikap ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dipandang sebagai ajang perbandingan lintas era pemerintahan, melainkan sebagai kelanjutan tanggung jawab negara yang sama, yaitu melindungi rakyat di saat krisis.

Di tengah isu yang menyebut Presiden tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait kondisi bencana, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Presiden Prabowo secara aktif memantau perkembangan banjir Sumatera dan tidak hanya mengandalkan laporan tertulis. Ia datang langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat, infrastruktur, serta proses penanganan darurat. Di luar kunjungan tersebut, Presiden juga menerima laporan real time setiap hari dari berbagai jalur resmi, mulai dari BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga aparat TNI dan Polri di lapangan. Sistem laporan berlapis ini memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kondisi aktual, bukan asumsi, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir langsung di tengah bencana.

Narasi lain yang kerap mencuat adalah anggapan bahwa pemerintah enggan menerima bantuan internasional karena gengsi. Pendekatan ini perlu dilihat secara lebih utuh. Indonesia berada dalam posisi yang relatif kuat karena pada awal tahun sebelumnya pemerintah telah melakukan efisiensi dan penajaman anggaran secara menyeluruh. Kebijakan tersebut bukan ditujukan khusus untuk menghadapi bencana, tetapi untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat dan siap digunakan ketika situasi darurat terjadi. Dari kebijakan itulah negara memiliki cadangan dan fleksibilitas anggaran yang kini dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar enam puluh triliun rupiah untuk penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan. Kesiapan anggaran ini memungkinkan pemerintah bergerak cepat tanpa harus menunggu bantuan dari luar negeri.

Sikap Indonesia yang mengutamakan kemampuan sendiri tidak dapat disederhanakan sebagai penolakan terhadap dunia internasional. Bantuan luar tetap dimungkinkan apabila memang dibutuhkan dan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun selama kapasitas nasional masih memadai, pemerintah memilih mengandalkan sumber daya sendiri agar penanganan lebih efektif, cepat, dan berada dalam kendali penuh negara. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan dalam tata kelola bencana serta kepercayaan diri Indonesia sebagai negara yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Pada akhirnya, penanganan banjir Sumatera memperlihatkan bahwa negara hadir secara nyata. Ada kepemimpinan yang memantau langsung, ada sistem informasi yang berjalan setiap hari, dan ada anggaran besar yang siap digunakan. Di tengah situasi sulit, yang paling dibutuhkan masyarakat bukanlah perdebatan atau narasi yang memperkeruh keadaan, melainkan kepastian bahwa proses pemulihan berjalan dan negara benar benar bekerja untuk keselamatan rakyatnya.