Klarifikasi Isu PAUD dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kampar

Isu mengenai dugaan dikeluarkannya seorang murid PAUD di Kabupaten Kampar akibat protes orang tua terhadap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Informasi yang beredar luas di media sosial memunculkan narasi bahwa kritik terhadap program pemerintah berujung pada tindakan represif di lingkungan sekolah. Namun, klarifikasi resmi dari pihak terkait menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Anasril, menegaskan bahwa tidak ada murid PAUD yang dikeluarkan dari sekolah karena orang tuanya memprotes menu MBG. Ia menjelaskan bahwa secara aturan, pemberhentian atau pengeluaran murid tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu orang guru. Setiap keputusan yang berkaitan dengan status peserta didik harus melalui mekanisme musyawarah bersama para guru dan pihak sekolah, serta mengikuti ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan.

Terkait substansi protes yang disampaikan orang tua murid, Anasril menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hal yang sah dalam sistem pendidikan dan pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik dilakukan secara proporsional dan melalui jalur yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi keliru di tengah masyarakat.

Dalam klarifikasinya, DPRD Kampar juga menyoroti mekanisme teknis pelaksanaan Program MBG. Dijelaskan bahwa pengelolaan menu dan anggaran MBG telah diatur dalam petunjuk teknis (juknis), termasuk penghitungan porsi, jadwal distribusi, serta sistem rapelan pada hari tertentu seperti libur atau tanggal merah. Oleh karena itu, perbedaan persepsi terkait nilai atau bentuk menu tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai penyimpangan.

Isu yang berkembang di media sosial dinilai telah mengalami pembelokan narasi, dari kritik menu MBG menjadi tuduhan pemberhentian murid dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. DPRD Kampar menilai situasi ini sebagai contoh bagaimana informasi yang tidak utuh dapat memicu kegaduhan dan merugikan banyak pihak, termasuk sekolah, guru, orang tua murid lain, serta keberlangsungan program pemerintah.

Pemerintah daerah dan DPRD Kampar mengimbau masyarakat untuk lebih cermat memverifikasi informasi, terutama yang beredar di media sosial. Setiap persoalan di lingkungan sekolah pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa perlu memicu konflik publik yang lebih luas.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif. Program Makan Bergizi Gratis tetap dijalankan sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak, sementara dunia pendidikan diharapkan tetap menjadi ruang yang aman, dialogis, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi peserta didik.