Menjaga Keadilan Informasi Upaya Nyata Pemerintah Dalam Penanganan PascaBencana

Kritik terhadap penanganan banjir Aceh yang diarahkan kepada Presiden sering kali berangkat dari perbandingan yang tidak utuh antara laporan resmi pemerintah dan potongan realitas lapangan. Dalam situasi bencana, realitas tidak pernah bersifat tunggal. Ada wilayah yang sudah tertangani dengan baik, namun ada pula titik-titik yang masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih. Perbedaan inilah yang kerap disederhanakan menjadi tudingan bahwa negara “tidak jujur”, padahal kondisi kebencanaan memang kompleks dan bertahap.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, laporan penanganan bencana tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa semua persoalan telah selesai, melainkan sebagai pembaruan progres kerja negara. Laporan tersebut mencerminkan tahapan yang sedang berjalan mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses, hingga rehabilitasi pascabencana. Membaca laporan pemerintah sebagai gambaran final justru mengaburkan makna utamanya sebagai alat koordinasi dan evaluasi.

Perlu dipahami bahwa bencana banjir di Aceh memiliki tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Kondisi medan, cuaca susulan, keterbatasan akses transportasi, serta sebaran permukiman membuat kecepatan pemulihan tidak bisa diseragamkan. Ketika sebagian wilayah telah kembali beraktivitas, wilayah lain masih bergelut dengan lumpur, puing, dan keterbatasan layanan. Fakta ini bukan bentuk kelalaian negara, melainkan realitas teknis yang memang membutuhkan waktu dan sumber daya besar.

Pemerintah pusat juga tidak menutup diri terhadap temuan lapangan. Justru dari laporan awal dan masukan masyarakat, dilakukan penyesuaian kebijakan, penambahan logistik, pengerahan alat berat, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Proses ini menunjukkan bahwa laporan pemerintah bersifat adaptif, bukan defensif. Negara tidak berhenti pada narasi, tetapi terus memperbarui langkah berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Dalam kerangka kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo menekankan kehadiran negara yang berkelanjutan. Penanganan bencana tidak dipahami sebagai agenda sesaat, melainkan rangkaian proses dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka menengah dan panjang. Fokus pada rehabilitasi infrastruktur, hunian sementara, serta pemulihan sosial-ekonomi menjadi bagian dari komitmen tersebut.

Pada akhirnya, kritik tetap penting dalam demokrasi, namun keadilan informasi jauh lebih penting dalam situasi bencana. Membaca penanganan banjir Aceh secara utuh berarti mengakui keterbatasan, menghargai proses, dan mendorong perbaikan tanpa menafikan kerja nyata negara. Di tengah duka dan pemulihan Aceh, yang dibutuhkan bukan polarisasi, melainkan kepercayaan dan kolaborasi agar proses bangkit berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.