Di Balik Angka dan Narasi: Kerja Negara dalam Penanganan Bencana Aceh

Penanganan bencana banjir di Aceh kembali memicu perbincangan publik, termasuk munculnya kritik yang diarahkan kepada pemerintah pusat. Sebagian kritik tersebut lahir dari pembacaan yang parsial terhadap situasi di lapangan, di mana potongan kondisi di wilayah tertentu dijadikan gambaran keseluruhan penanganan bencana. Padahal, dalam konteks kebencanaan, kondisi antarwilayah tidak pernah sepenuhnya seragam dan selalu bergerak dalam tahapan yang berbeda.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan laporan penanganan bencana sebagai bentuk pembaruan kerja yang sedang berlangsung. Laporan tersebut bukan klaim bahwa seluruh persoalan telah selesai, melainkan refleksi dari proses yang terus berjalan, mulai dari tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga upaya pemulihan infrastruktur dan layanan publik. Fungsi utama laporan ini adalah memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan dan kebutuhan di lapangan dapat terpetakan secara akurat.

Bencana banjir di Aceh dihadapkan pada tantangan geografis dan teknis yang kompleks. Medan yang sulit dijangkau, kondisi cuaca yang masih berpotensi menghambat, serta sebaran wilayah terdampak menyebabkan proses penanganan tidak dapat berlangsung serentak. Di satu sisi, ada daerah yang mulai pulih, namun di sisi lain masih terdapat wilayah yang membutuhkan penanganan intensif. Kondisi ini merupakan realitas operasional yang memerlukan waktu, sumber daya, dan koordinasi yang matang.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tidak menutup diri terhadap dinamika di lapangan. Informasi dari daerah, laporan relawan, serta masukan masyarakat menjadi dasar penyesuaian kebijakan, termasuk penambahan bantuan logistik, pengerahan alat berat, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara adaptif, mengikuti kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar berdasarkan rencana administratif.

Presiden Prabowo menempatkan penanganan bencana sebagai tanggung jawab negara yang berkelanjutan. Fokus tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga pada pemulihan jangka menengah dan panjang, seperti rehabilitasi infrastruktur, penyediaan hunian sementara, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Kerangka ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan masyarakat tidak ditinggalkan setelah sorotan publik mereda.

Pada akhirnya, perbedaan pandangan dalam menilai penanganan bencana adalah hal yang wajar. Namun di tengah situasi krisis, keadilan informasi menjadi kunci agar publik memahami konteks secara utuh. Membaca penanganan banjir Aceh secara menyeluruh berarti melihat proses yang berjalan, memahami tantangan yang dihadapi, dan mendorong perbaikan tanpa mengabaikan kerja nyata yang telah dan sedang dilakukan. Dalam fase pemulihan, kolaborasi dan kepercayaan menjadi fondasi utama agar Aceh dapat bangkit secara berkelanjutan.