Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan: Bukan Saling Mengorbankan, tapi Saling Menguatkan

Polemik seputar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 kembali memunculkan narasi bahwa pendidikan sedang “dikalahkan” demi program makan. Tuduhan seperti “kanibalisme anggaran pendidikan” atau “perut kenyang, nalar tergadai” terdengar keras, namun sayangnya tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kebijakan yang lebih utuh dan kontekstual.

Pertama, perlu ditegaskan bahwa anggaran pendidikan nasional tetap dipenuhi sesuai amanat konstitusi, yakni minimal 20 persen dari APBN. Dalam RAPBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun, angka yang menunjukkan komitmen negara yang tetap kuat terhadap sektor pendidikan. Program MBG memang tercatat sebagai bagian dari belanja lintas sektor, termasuk fungsi pendidikan, namun hal ini bukan berarti dana pendidikan “disunat” atau dihilangkan, melainkan dialokasikan untuk mendukung tujuan pendidikan secara lebih komprehensif.

Kedua, pendekatan yang mengaitkan gizi dengan pendidikan bukanlah akrobat anggaran, melainkan pendekatan pembangunan sumber daya manusia yang holistik. Berbagai riset global menunjukkan bahwa status gizi anak sangat berpengaruh terhadap konsentrasi, daya ingat, kehadiran di sekolah, hingga capaian belajar. Anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar akan sulit menyerap pelajaran, sebaik apa pun kurikulum dan gurunya. Dalam konteks ini, MBG bukan pengganti pendidikan, melainkan fondasi pendukung agar proses belajar berjalan efektif.

Ketiga, memasukkan MBG ke dalam fungsi pendidikan tidak berarti negara mengabaikan kebutuhan lain seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sekolah, atau penguatan riset. Justru sebaliknya, pemerintah berupaya memastikan bahwa intervensi negara menyentuh akar persoalan pendidikan, termasuk faktor non-akademik yang selama ini sering diabaikan. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan buku teks, tetapi juga tentang kondisi fisik dan psikologis peserta didik.

Narasi yang mempertentangkan “otak” dan “perut” berisiko menyederhanakan persoalan besar menjadi dikotomi palsu. Negara tidak sedang memilih antara mencerdaskan atau mengenyangkan, melainkan berupaya melakukan keduanya secara bersamaan. Generasi unggul tidak lahir dari anak-anak yang cerdas secara teori tetapi lemah secara fisik, ataupun sebaliknya.

Kritik terhadap kebijakan publik tentu sah dan diperlukan dalam demokrasi. Namun, kritik akan jauh lebih konstruktif jika dibangun di atas pemahaman menyeluruh, bukan semata-mata diksi emosional yang berpotensi menyesatkan publik. MBG bukan simbol populisme kosong, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun kualitas manusia Indonesia sejak usia dini.

Alih-alih melihat MBG sebagai ancaman bagi pendidikan, lebih tepat jika program ini dipandang sebagai pelengkap penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Ketika gizi anak terjamin, sekolah berjalan lebih efektif, dan proses belajar menjadi lebih bermakna, maka tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa justru semakin mendekati kenyataan.