Sorotan Publik atas Yayasan Pengelola SPPG, Pengawasan dan Evaluasi Diperkuat

Perdebatan mengenai keterlibatan sejumlah yayasan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memiliki afiliasi dengan Presiden Prabowo kembali menghangat. Sejumlah laporan media dan temuan lembaga pemantau mengangkat dugaan konflik kepentingan, bahkan menyinggung keterlibatan figur yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan politik dengan lingkar kekuasaan. Isu ini kemudian berkembang menjadi narasi tentang kronisme dalam proyek sosial berskala nasional. Dalam iklim demokrasi, sorotan semacam ini sah dan perlu. Namun yang juga penting adalah menjaga agar kritik tetap berpijak pada prinsip hukum dan tata kelola yang objektif.

Afiliasi politik atau kedekatan personal bukanlah bukti otomatis terjadinya korupsi. Konflik kepentingan adalah isu tata kelola yang harus diuji melalui mekanisme transparansi dan pengawasan, bukan melalui asumsi. Tuduhan penyalahgunaan anggaran negara hanya dapat dibuktikan melalui audit resmi, investigasi aparat penegak hukum, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, opini publik berisiko digiring pada kesimpulan yang prematur.

MBG merupakan kebijakan publik berskala besar yang menyasar perbaikan gizi anak dan penguatan ekonomi lokal melalui skema dapur SPPG. Program sebesar ini, secara administratif dan operasional, memang melibatkan banyak mitra: yayasan, koperasi, pelaku usaha, hingga institusi negara di daerah. Kompleksitas ini justru menuntut sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Kritik terhadap keterlibatan pihak-pihak tertentu seharusnya dijawab dengan keterbukaan data, publikasi kontrak, dan audit berkala, bukan dengan pembelaan emosional atau penolakan mentah-mentah.

Publik juga perlu mengetahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan ikut mengawasi pelaksanaan MBG dalam kerangka pencegahan. Pernyataan ini penting sebagai penegasan bahwa program tersebut tidak berjalan tanpa kontrol institusional. Pengawasan preventif dari lembaga antikorupsi memberi ruang koreksi dini apabila ditemukan potensi penyimpangan. Dalam konteks tata kelola modern, keterlibatan KPK merupakan elemen yang dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik.

Memang terdapat kritik terhadap aspek operasional MBG, mulai dari kualitas makanan hingga insiden di lapangan. Evaluasi teknis tersebut harus ditangani secara serius dan terbuka. Namun persoalan manajemen tidak serta-merta membuktikan adanya skema korupsi terstruktur di tingkat kebijakan. Mencampuradukkan kekurangan implementasi dengan tuduhan kronisme sistemik justru berisiko mengaburkan substansi masalah yang perlu diperbaiki.

Pengawasan ketat dan transparansi adalah jalan terbaik. Jika terdapat konflik kepentingan, mekanisme hukum dan etik harus bekerja. Jika ada pelanggaran, penindakan wajib dilakukan tanpa pandang bulu. Namun sebelum bukti hukum tersedia, asas praduga tak bersalah tetap menjadi fondasi negara hukum. Perdebatan publik hendaknya diarahkan pada penguatan tata kelola, bukan pada penghakiman yang mendahului proses.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukanlah pada siapa yang terlibat, melainkan pada apakah anak-anak Indonesia benar-benar menerima manfaat gizi yang layak dan apakah dana publik dikelola secara akuntabel. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian agar kritik tersebut memperbaiki sistem, bukan sekadar membangun stigma.