MBG Tetap Berjalan, Tata Kelola Terus Dibenahi

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai kritik dan isu penolakan di sejumlah ruang percakapan. Namun di tengah dinamika tersebut, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang dihentikan, melainkan program besar yang terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik, aman, dan tepat sasaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG telah menjangkau sebagian besar murid di Indonesia. Berdasarkan data hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen murid telah menerima manfaat MBG. Dari sekitar 53 juta murid, lebih dari 43 juta murid telah menerima dan merasakan manfaat program tersebut. Berbagai survei dan umpan balik pelaksanaan MBG juga menunjukkan bahwa sebagian besar murid penerima manfaat berharap program ini terus dilanjutkan.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa MBG tidak bisa hanya dilihat dari sisi kendala di lapangan. Di balik kritik yang muncul, ada jutaan anak sekolah yang setiap hari merasakan manfaat langsung dari makanan bergizi yang mereka terima. Bagi sebagian keluarga, MBG bukan sekadar makan siang gratis, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam membantu pemenuhan gizi anak, meringankan beban orang tua, dan mendukung proses belajar di sekolah.

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti juga menyebut pelaksanaan MBG sejalan dengan penguatan karakter murid melalui kebiasaan makan sehat dan bergizi. Bahkan, sejumlah penelitian disebut menunjukkan bahwa MBG memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak menutup mata terhadap berbagai catatan pelaksanaan MBG. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program MBG tidak berhenti. Menurutnya, yang dihentikan sementara adalah SPPG yang masih dalam tahap persiapan, sementara pelaksanaan MBG yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Qodari menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan dan tata kelola MBG.

Penegasan tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik. Evaluasi bukan berarti program gagal. Evaluasi justru menjadi cara pemerintah memastikan MBG berjalan dengan standar yang lebih baik. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, hingga keterlibatan vendor lokal.

Dengan demikian, kritik terhadap MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan manfaat yang sudah dirasakan jutaan anak Indonesia. Kritik lebih tepat ditempatkan sebagai dorongan agar pelaksanaan program semakin tertib, transparan, dan berkualitas. Program sebesar MBG tentu memiliki tantangan di lapangan, tetapi tantangan itu tidak boleh membuat negara mundur dari upaya memperbaiki gizi generasi muda.

MBG tetap berjalan karena manfaatnya nyata. Pemerintah membenahi sistemnya karena kualitas tetap menjadi prioritas. Anak-anak tetap makan, sementara tata kelola terus diperkuat. Inilah pesan utama yang perlu disampaikan kepada publik: MBG bukan dihentikan, tetapi dievaluasi agar semakin aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masa depan anak-anak Indonesia.