Pemerintah Evaluasi Pelatihan, Rekrutmen KDMP Tetap Fokus Siapkan SDM Desa

Kabar meninggalnya peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang disiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi duka bersama. Namun, respons pemerintah menunjukkan bahwa program ini tidak dibiarkan berjalan tanpa evaluasi. Pada 24 Juni 2026, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi serta penguatan pengawasan kesehatan peserta agar keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

Langkah evaluasi itu penting karena rekrutmen KDMP bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari penyiapan sumber daya manusia untuk memperkuat ekonomi desa. Sejak 15 April 2026, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat membuka 35.476 formasi tahap pertama, terdiri atas 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Skema ini disiapkan untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengelola koperasi secara modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa serta kawasan pesisir.

Pemerintah juga menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan berbasis merit, terbuka untuk lulusan D-III, D-IV, dan S-1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Seluruh tahapan seleksi dinyatakan tidak dipungut biaya, tanpa jalur khusus, tanpa titipan, dan tanpa pihak yang dapat menjamin kelulusan. Prinsip ini menjadi fondasi penting agar KDMP diisi oleh SDM yang kompeten, bukan hasil kedekatan atau praktik transaksional.

Evaluasi pascakejadian juga mulai menyasar aspek teknis pelatihan. Rico menyebut Kemhan akan mengevaluasi mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan. Di lapangan, Komandan Batalyon Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak, Letkol Marinir Agus Mutaqin, pada 25 Juni 2026 menjelaskan bahwa peserta dengan riwayat penyakit kronis atau sakit berat dipisahkan dan tidak diikutsertakan dalam latihan fisik, sehingga tetap bisa mengikuti materi pembelajaran di kelas.

Komisi I DPR juga menempatkan peristiwa ini sebagai bahan perbaikan, bukan alasan untuk menutup ruang penguatan kapasitas. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono pada 25 Juni 2026 menyampaikan belasungkawa dan menilai setiap masukan perlu diterima untuk menyempurnakan program. Sikap ini memperlihatkan adanya pengawasan politik agar pelatihan berjalan lebih aman, profesional, dan akuntabel.

Dengan evaluasi yang terbuka, rekrutmen KDMP tetap dapat dilanjutkan sebagai instrumen strategis pembangunan desa. Kuncinya adalah memperkuat skrining kesehatan, menyesuaikan beban pelatihan dengan kondisi peserta, serta memastikan pelatihan manajerial koperasi menjadi inti pembentukan SDM. KDMP membutuhkan manajer yang disiplin, berintegritas, dan memahami tata kelola ekonomi rakyat. Karena itu, perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan harus menjadi momentum untuk membuat program ini lebih manusiawi, terukur, dan siap memberi manfaat nyata bagi desa.