Survei Publik Jadi Bahan Evaluasi, Kinerja Pemerintah Tetap Diukur dari Hasil Nyata

Dinamika penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil pengukuran sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Data menunjukkan tingkat kepuasan mengalami tekanan dibandingkan periode sebelumnya, tetapi angka antarlembaga tidak seragam. Poltracking Indonesia melalui survei 14 sampai 20 Agustus terhadap 1.220 responden mencatat kepuasan sebesar 55,1 persen dan kepercayaan publik 63,2 persen. Sementara Arus Survei Indonesia yang melakukan survei terhadap 1.200 responden pada 23 sampai 29 Juli mencatat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen dan kepercayaan kepada pemerintahan mencapai 61,4 persen.

Perbedaan yang lebih besar terlihat ketika survei mengukur elektabilitas. SMRC dalam survei 5 sampai 19 Juli mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 14,5 persen, sedangkan Median dalam pengukuran 21 Juli sampai 2 Agustus mencatat 32,2 persen melalui pertanyaan terbuka dan 32,4 persen melalui simulasi semi terbuka. Median melibatkan 1.212 responden dengan margin of error sekitar 2,76 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa metode, waktu survei, daftar nama, dan formulasi pertanyaan berpengaruh terhadap hasil sehingga angka pada 2026 tidak dapat diperlakukan sebagai hasil pemilihan presiden yang masih beberapa tahun mendatang.

Di luar persepsi publik, sejumlah indikator ekonomi terbaru juga memberikan konteks terhadap kinerja pemerintah. Data resmi mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68 persen. BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dari 8,47 persen pada Maret 2025.

Pemerintah sendiri menyatakan hasil survei menjadi bagian dari evaluasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari pada 1 September 2026 mengatakan penurunan kepuasan harus menjadi pemicu pemerintah bekerja lebih keras. Poltracking juga menilai penguatan daya beli, perluasan lapangan kerja, evaluasi program prioritas, perbaikan tata kelola, serta penguatan penegakan hukum menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, perkembangan opini publik lebih tepat dibaca secara menyeluruh bersama data ekonomi dan hasil kebijakan. Tingkat kepuasan memang mengalami penurunan dalam sejumlah survei, tetapi beberapa pengukuran terbaru masih mencatat kepercayaan publik di atas 60 persen. Tantangan pemerintah selanjutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan program prioritas semakin terasa dalam daya beli, kesempatan kerja, serta pelayanan masyarakat.