APBN 2027 Perkuat Kedaulatan Pangan, Produksi Nasional Jadi Tumpuan

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terus menempatkan kedaulatan pangan sebagai agenda strategis nasional melalui penguatan produksi, cadangan pangan, dan dukungan fiskal. Dalam APBN 2027 yang disetujui DPR pada 29 September 2026, ketahanan pangan menjadi salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional dengan alokasi anggaran Rp195,3 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.

Penguatan tersebut berjalan beriringan dengan upaya menjaga produksi dalam negeri. Data yang disampaikan Kementerian Pertanian berdasarkan angka BPS menunjukkan produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 43,89 juta ton gabah kering giling, sedangkan produksi beras untuk konsumsi mencapai 25,29 juta ton. Pada kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 2 Oktober 2026, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyatakan pasokan beras tersedia dan distribusi dari sentra produksi tetap berjalan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah terus memperkuat pompanisasi, irigasi, dan sarana produksi untuk menjaga produktivitas petani menghadapi risiko cuaca.

Dukungan terhadap pangan juga terlihat dari pengelolaan APBN berjalan. Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Agustus 2026 defisit APBN sebesar 0,93 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer surplus Rp154 triliun. Pada periode yang sama, Rp22,73 triliun pembiayaan investasi telah digunakan untuk pengadaan cadangan beras dan gabah oleh Perum Bulog. Kebijakan ini menunjukkan pembiayaan negara tetap diarahkan untuk memperkuat stok nasional dan menjaga daya tahan sektor pangan.

Risiko utang global tetap perlu dicermati. UNCTAD pada 2025 mencatat sekitar 3,4 miliar orang hidup di negara yang membelanjakan lebih banyak untuk bunga utang dibandingkan kesehatan atau pendidikan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua negara. Laporan IMF terbaru mengenai Indonesia mencatat tidak terdapat pinjaman IMF yang masih terutang per 30 November 2025. Dengan menjaga disiplin fiskal sekaligus memperbesar kapasitas produksi dalam negeri, agenda kedaulatan pangan Indonesia diarahkan untuk semakin bertumpu pada kekuatan petani, produksi nasional, dan kebijakan negara sendiri.