Dua Tahun Berjalan, Pemerintahan Prabowo-Gibran Perkuat Fondasi Kesejahteraan Nasional

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah indikator ekonomi dan perluasan layanan publik menjadi bagian penting dalam mengevaluasi perjalanan pembangunan nasional. Di tengah berbagai tantangan global dan tuntutan peningkatan kesejahteraan, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II-2026. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan 5 Agustus 2026 juga mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Perkembangan ini memberikan gambaran mengenai kemajuan sejumlah indikator kesejahteraan, sekaligus menjadi dasar untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

Perluasan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 16.167 sekolah telah diperbaiki sepanjang 2025. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mendorong digitalisasi pembelajaran. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan akses antarkelompok masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam forum evaluasi dua tahun pemerintahan di Jakarta, 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis serta memperkuat fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Perluasan program tersebut menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas pembangunan.

Di sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang pada Mei 2026, bertambah sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama tercatat sebesar 4,65 persen. Meski demikian, peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan kesempatan ekonomi, dan penguatan daya beli tetap menjadi tantangan yang memerlukan langkah berkelanjutan.

Evaluasi dua tahun pemerintahan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Kritik masyarakat tetap memiliki tempat dalam proses perbaikan kebijakan, sementara capaian pembangunan perlu dinilai berdasarkan data, hasil pelaksanaan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Dengan memperkuat pengawasan, memperbaiki kualitas pelayanan, serta menjaga kesinambungan program strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki landasan untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terukur.