Klarifikasi Polemik, Tak Ada Anggaran Kementerian UMKM yang Digunakan

Agustina Hastarini, istri Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, akhirnya angkat bicara terkait polemik surat permintaan fasilitas kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang mencatut namanya. Dalam keterangannya kepada media, Agustina membantah keras tudingan yang menyebut dirinya telah meminta fasilitas negara selama kunjungan ke Eropa. Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut bersifat pribadi dan seluruh biaya ditanggung dari dana pribadi keluarganya.

Agustina menjelaskan bahwa kunjungan ke Eropa dilakukan untuk mendampingi putri mereka yang menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam ajang festival budaya Euro Folk 2025. Festival ini merupakan kegiatan internasional yang digelar antara akhir Juni hingga pertengahan Juli, yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Putri dari pasangan Maman dan Agustina tersebut mewakili Indonesia dalam penampilan seni dan budaya, sehingga orang tuanya turut mendampingi atas kapasitas pribadi dan keluarga, bukan dalam rangka kegiatan kenegaraan ataupun tugas resmi kementerian.

Ia menegaskan bahwa seluruh biaya yang menyangkut perjalanan ke Eropa—mulai dari tiket pesawat, hotel, transportasi lokal, hingga konsumsi—dibayar sendiri dari rekening pribadi. Tidak ada dana kementerian, APBN, atau bentuk anggaran negara lain yang digunakan dalam perjalanan tersebut. Bahkan, bukti-bukti pembayaran seperti invoice hotel, bukti pemesanan tiket, hingga bukti transaksi telah dikumpulkan dan diserahkan kepada sang suami untuk kemudian disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan transparansi.

Agustina juga mengaku tidak mengetahui ihwal adanya surat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada pihak KBRI yang mencantumkan namanya dan menyebut kunjungan ke Eropa sebagai kegiatan pendampingan istri pejabat negara. Menurutnya, surat tersebut baru diketahui setelah ia berada di luar negeri, tepatnya beberapa hari setelah keberangkatan yang dilakukan pada 29 Juni 2025. Ia memastikan tidak pernah meminta, menyuruh, atau mengetahui pembuatan surat tersebut, dan menilai bahwa surat tersebut tidak merepresentasikan fakta perjalanan pribadinya.

Terkait hal ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga telah memberikan klarifikasi kepada publik dan bahkan mendatangi langsung gedung KPK untuk menyerahkan semua dokumen terkait perjalanan sang istri. Dalam pernyataannya, Maman menegaskan tidak pernah memberi disposisi ataupun perintah kepada jajarannya untuk membuat surat ke kedutaan. Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui surat tersebut dibuat atas nama kementerian dan mencatut nama istrinya.

Langkah Menteri Maman untuk segera melaporkan dan menyerahkan dokumen ke KPK merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan dalam menyikapi polemik yang berkembang di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menyalahgunakan wewenang maupun memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi atau keluarga. Menurutnya, nilai-nilai integritas harus dijunjung tinggi, dan ia siap mendukung proses klarifikasi maupun audit apabila dibutuhkan oleh lembaga berwenang.

Polemik ini sempat memicu perhatian publik setelah potongan surat resmi yang berkop Kementerian Koperasi dan UKM beredar di media sosial. Dalam surat itu, disebutkan bahwa istri Menteri akan melakukan kunjungan ke Eropa dan meminta agar KBRI memberikan pendampingan. Meskipun surat itu kini telah diklarifikasi oleh pihak terkait, sejumlah pihak seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar KPK tetap mendalami kasus tersebut guna memastikan tidak terjadi pelanggaran etika ataupun penyalahgunaan fasilitas negara.

Namun demikian, klarifikasi langsung dari Agustina Hastarini dan sikap proaktif dari Menteri UMKM dinilai sebagai bentuk tanggung jawab yang patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan bahwa pejabat negara dan keluarganya masih memiliki komitmen kuat terhadap akuntabilitas publik dan etika jabatan. Dalam suasana politik dan birokrasi yang kerap kali dicurigai publik, tindakan cepat dan terbuka seperti ini menjadi sinyal penting bahwa masih ada semangat untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi bahwa setiap dokumen dan keputusan yang keluar dari instansi negara harus melalui proses verifikasi dan legalitas yang jelas. Tidak cukup hanya berdasarkan asumsi atau kedekatan personal, namun harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi jika menyangkut nama pejabat negara atau keluarganya, di mana sensitivitas publik terhadap potensi konflik kepentingan sangat tinggi.

Di tengah dinamika yang terjadi, Agustina juga menyampaikan harapannya agar publik dapat melihat peristiwa ini secara jernih dan proporsional. Ia mengatakan bahwa sebagai istri pejabat, dirinya sangat menyadari pentingnya menjaga integritas dan batas antara urusan pribadi dan jabatan publik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi suami maupun institusi negara, dan justru ingin memberikan contoh bahwa keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian dari etika publik yang harus dijaga bersama.

Dengan penjelasan yang telah disampaikan, masyarakat diharapkan bisa melihat duduk perkara secara utuh, tidak sekadar dari potongan narasi yang beredar di media sosial. Klarifikasi ini diharapkan menutup spekulasi yang berkembang dan mengembalikan fokus kepada hal-hal yang lebih substansial, terutama dalam mendukung agenda-agenda penguatan UMKM nasional yang tengah digenjot oleh kementerian.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK apakah kasus ini akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau tidak. Namun publik dapat terus memantau jalannya proses ini secara terbuka, karena segala bentuk pengawasan publik merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang sehat. Sementara itu, keluarga Menteri UMKM menyatakan siap memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan, dan tetap berkomitmen menjaga transparansi serta profesionalisme dalam setiap aktivitas publik maupun pribadi.