Prabowo Pastikan Negosiasi Transfer Data dengan AS Tetap Prioritaskan Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait transfer data pribadi masih terus berjalan secara dinamis. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang disusun tidak akan mengorbankan kedaulatan data nasional maupun hak privasi warga negara. Langkah ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi isu strategis di era digital.

Kesepakatan perdagangan digital antara Indonesia dan AS merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi lintas sektor. Salah satu aspek penting dalam perjanjian tersebut adalah kemungkinan penghapusan hambatan tarif serta kerja sama dalam pertukaran data lintas negara. Meski demikian, pemerintah menempatkan perlindungan data sebagai prioritas utama dalam proses perundingan.

Pemerintah juga terus melibatkan para pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta dalam merumuskan posisi Indonesia. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan keamanan siber. Konsultasi terbuka dilakukan guna menyerap masukan dari ahli teknologi, pelaku industri, serta masyarakat sipil.

Di tengah kemajuan pesat dalam transformasi digital global, Indonesia mengambil posisi tegas sebagai negara yang terbuka terhadap kerja sama internasional namun tetap waspada terhadap potensi risiko. Pemerintah memastikan bahwa semua bentuk kolaborasi akan tetap tunduk pada regulasi domestik yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus membuka peluang investasi digital menunjukkan arah kepemimpinan yang seimbang dan visioner. Dengan memastikan proses negosiasi yang transparan dan terukur, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai kekuatan digital baru di Asia Tenggara, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan hak warga negara.