Kajian Lingkungan Jadi Benteng Pemerintah Jaga Kelestarian Pulau Padar

Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian Pulau Padar di Taman Nasional Komodo di tengah polemik rencana pembangunan fasilitas pariwisata yang memicu kekhawatiran publik. Menurut pernyataan resmi, proyek yang diajukan oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) tersebut saat ini masih berada pada tahap konsultasi publik untuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) yang disusun sesuai standar World Heritage Centre (WHC) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memastikan bahwa tidak ada satu pun pembangunan fisik yang akan dimulai sebelum dokumen EIA tersebut mendapat persetujuan dari lembaga internasional terkait. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. “Kami ingin memastikan semua proses berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai prinsip konservasi,” ujarnya.

Dalam rencana yang beredar, pembangunan hanya mencakup sekitar 15,375 hektare atau 5,64% dari total area izin usaha seluas 274,13 hektare. Fasilitas yang direncanakan meliputi vila, pusat penelitian kelautan, pos pantau, dermaga, serta sarana pendukung wisata lainnya. Namun, skala dan lokasi pembangunan tetap menjadi perhatian utama, mengingat Pulau Padar merupakan salah satu ikon wisata dunia yang berada di habitat komodo.

Respon kementerian ini muncul setelah berbagai pihak, termasuk DPR, pelaku usaha lokal, organisasi lingkungan, hingga peneliti BRIN, menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek tersebut berpotensi mengancam ekosistem dan mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Beberapa pihak bahkan menyerukan penghentian rencana pembangunan untuk melindungi keaslian Pulau Padar.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kehutanan menyatakan akan memperkuat mekanisme konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat lokal, pelaku wisata, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah memastikan semua masukan terkait potensi dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat diakomodasi sebelum keputusan akhir diambil.

Selain itu, kementerian juga berjanji memperketat pengawasan di lapangan, termasuk memastikan setiap tahap pembangunan memenuhi standar konservasi dan tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut maupun darat. Pemerintah menilai, bila proyek ini disetujui, maka implementasinya harus menjadi contoh pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan kelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

Langkah tegas Kementerian Kehutanan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik sekaligus memberi kejelasan arah pengembangan Pulau Padar. Dengan proses yang transparan dan berbasis kajian ilmiah, pemerintah optimistis keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan dapat tercapai.