Presiden Perintahkan Solusi Pro-Rakyat, Kenaikan Pajak di Pati Resmi Dicabut

Pemerintah pusat bergerak cepat merespons polemik di Kabupaten Pati terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat mencapai 250 persen. Langkah cepat ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada kesejahteraan rakyat. Sejak awal, Presiden menegaskan agar solusi yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga benar-benar berpihak pada masyarakat.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Dalam Negeri, Sudaryono, mengungkapkan bahwa arahan Presiden sangat jelas: kepentingan warga harus menjadi prioritas. “Presiden memberi atensi langsung dan memerintahkan solusi yang berpihak pada rakyat,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera memerintahkan jajaran Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk turun langsung ke Pati. Tim dari pusat melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi warga. Hasilnya, kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan publik resmi dicabut.

Tito menegaskan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menetapkan kebijakan, terutama yang berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. “Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak menambah beban berlebihan bagi rakyat,” kata Tito. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus lebih sensitif terhadap situasi di lapangan agar kebijakan yang diterapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mengingatkan bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk memecah persatuan. “Kita semua tetap satu bangsa, dengan tujuan yang sama: mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan mau terprovokasi,” pesan Sudaryono.

Dengan dicabutnya kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali fokus pada pembangunan daerah. Langkah ini juga diharapkan memperkuat rasa kebersamaan, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat diarahkan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.