Angka Pengangguran Tertinggi di ASEAN? Ini Fakta Lengkap Pengangguran Indonesia

Indonesia saat ini kembali menjadi sorotan dalam perbincangan mengenai tingkat pengangguran di kawasan ASEAN. Data dari BPS maupun lembaga internasional seperti IMF memang menunjukkan bahwa persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Namun, untuk memahami kondisi ini secara utuh, tidak cukup hanya melihat angka persentase semata tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Narasi yang berkembang perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai faktor kependudukan, tren jangka panjang, program konkret yang dijalankan pemerintah, serta arah pembangunan ketenagakerjaan di masa depan.

Pertama-tama, harus diakui bahwa Indonesia memiliki karakteristik kependudukan yang sangat berbeda dengan negara lain di ASEAN. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dan angkatan kerja yang mencapai lebih dari 147 juta orang, Indonesia menanggung beban statistik yang jauh lebih besar dibandingkan Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Artinya, meskipun persentase pengangguran tampak lebih tinggi, angka absolutnya memang logis karena basis populasi yang luas. Di sinilah konteks menjadi penting. Membandingkan persentase tanpa menimbang skala demografis kerap menimbulkan kesalahpahaman. Rasio 4,7% di Indonesia tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan angka 2% di Singapura atau 0,9% di Thailand, sebab perbedaan jumlah tenaga kerja dan dinamika ekonomi antarnegara sangat besar. Melihat hal ini, wajar apabila Indonesia menghadapi tantangan lebih berat, namun pada saat yang sama juga memiliki peluang lebih luas karena besarnya pasar tenaga kerja yang tersedia.

Kedua, tren penurunan tingkat pengangguran di Indonesia dalam lima tahun terakhir justru memperlihatkan sinyal positif. Pada masa pandemi 2020, TPT sempat melonjak hingga di atas 7%. Situasi itu adalah dampak global yang tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga menghantam hampir semua negara. Namun, sejak saat itu, perbaikan berlangsung konsisten. Angka pengangguran turun menjadi 6,49% pada 2021, berlanjut ke 5,86% pada 2022, kemudian 5,32% pada 2023, hingga menyentuh 4,91% pada Agustus 2024. Puncaknya, pada Februari 2025, TPT kembali turun menjadi 4,76%, yang dicatat sebagai angka terendah sejak krisis finansial 1998. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun posisi Indonesia relatif tinggi di ASEAN, arah perbaikannya jelas dan stabil. Dengan kata lain, pengangguran di Indonesia bukanlah persoalan yang memburuk, melainkan tantangan yang secara bertahap berhasil ditekan.

Ketiga, keberhasilan tren penurunan ini tidak lepas dari berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk memperluas lapangan kerja. Strategi padat karya masih menjadi salah satu instrumen utama, terutama pada pembangunan infrastruktur dan perhubungan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan UMKM, koperasi, serta penguatan ekonomi desa melalui berbagai insentif dan akses pembiayaan. Langkah ini signifikan karena mayoritas tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal dan skala kecil. Dengan adanya dukungan tersebut, banyak usaha kecil yang bisa bertahan bahkan berkembang, sehingga peluang kerja tetap tersedia. Selain itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor mineral kritis, juga dirancang untuk membuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Masuknya investasi asing dalam pengolahan hasil tambang dan industri turunan memberikan prospek jangka panjang yang cerah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga semakin terlihat. Sektor teknologi, e-commerce, dan startup menjadi magnet baru bagi tenaga kerja muda, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang lebih inovatif.

Keempat, isu pengangguran di Indonesia bukan hanya soal jumlah, melainkan juga kualitas pekerjaan. Tantangan terbesar terletak pada besarnya porsi tenaga kerja yang masih berada di sektor informal dengan tingkat upah rendah dan minim perlindungan. Di sinilah arah kebijakan pemerintah patut mendapat apresiasi. Fokusnya bukan semata mengejar penurunan angka statistik, tetapi juga memperbaiki kualitas kerja itu sendiri. Reformasi jaminan sosial, upaya peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, hingga penguatan perlindungan hukum tenaga kerja menjadi bagian dari solusi yang sedang berjalan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia tidak hanya menekan pengangguran, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja secara lebih berkelanjutan. Narasi ini penting karena masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan tenaga kerja tidak cukup diukur dari sekadar rendahnya angka pengangguran, melainkan dari apakah pekerja tersebut bisa hidup layak, produktif, dan terlindungi.

Kelima, optimisme besar juga lahir dari fenomena bonus demografi yang sedang berlangsung. Dengan proporsi penduduk usia produktif yang sangat besar, Indonesia memiliki kesempatan emas hingga awal 2030-an. Tantangannya memang berat, sebab tanpa pengelolaan yang tepat, bonus ini justru bisa berubah menjadi beban. Namun, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Pemerintah menyiapkan berbagai ekosistem penunjang agar generasi muda dapat terserap ke sektor-sektor produktif, baik melalui industrialisasi, hilirisasi, maupun digitalisasi. Dukungan investasi asing yang masuk dalam beberapa tahun terakhir diarahkan agar selaras dengan agenda penyerapan tenaga kerja lokal. Jika momentum ini dimanfaatkan secara optimal, Indonesia justru akan mampu bertransformasi menjadi negara dengan daya saing tinggi dan basis ekonomi yang lebih solid. Dengan kata lain, angka pengangguran yang relatif tinggi saat ini bukan cerminan kegagalan, melainkan konsekuensi logis dari transisi ekonomi menuju struktur yang lebih modern. Selama tren perbaikan terus berlangsung, harapan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas sangat terbuka.

Dengan melihat kelima hal tersebut, narasi mengenai pengangguran Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada perbandingan angka mentah dengan negara tetangga. Ada konteks besar yang harus dipahami. Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja terbesar, tren pengangguran yang terus menurun, program nyata penciptaan lapangan kerja, fokus pada peningkatan kualitas pekerja, serta peluang bonus demografi yang sedang berlangsung. Semua ini membentuk gambaran yang jauh lebih komprehensif. Narasi yang dibangun pun perlu diarahkan untuk menegaskan bahwa meskipun tantangan ada, fondasi perbaikan juga nyata dan terukur.

Alih-alih membiarkan isu ini menjadi alat untuk menyebarkan pesimisme, masyarakat bisa memaknainya sebagai proses panjang menuju penguatan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berjalan sia-sia. Penurunan pengangguran dalam lima tahun terakhir adalah bukti nyata bahwa perbaikan sedang terjadi. Dengan dukungan semua pihak, baik dunia usaha, masyarakat, maupun pemerintah, Indonesia dapat mengubah angka-angka yang tampak menekan ini menjadi pijakan menuju kemajuan. Persoalan pengangguran tidak lagi sekadar statistik, tetapi cermin dinamika bangsa yang tengah berproses menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan berdaya saing.